Hasil Pertemuan Presiden Prabowo & Ulama: Indonesia Tetap Bertahan di Board of Peace

1TULAH.COM-Isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi pusat perhatian setelah pertemuan intens antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh ulama di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).

Di tengah desakan mundur dari berbagai ormas Islam, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur diplomasi sebagai strategi utama mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Strategi Diplomasi Presiden Prabowo: Mengapa Tetap di BoP?

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana MUI periode 2025-2030, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melihat BoP sebagai instrumen vital yang harus dimaksimalkan. Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia adalah sebuah ikhtiar nyata yang tidak boleh dihentikan sebelum membuahkan hasil.

“Jangan sampai usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar,” ujar Nusron menirukan posisi Presiden. Beberapa poin kunci dari sisi pemerintah meliputi:

• Satu-satunya Forum Aktif: Saat ini, BoP dianggap sebagai satu-satunya meja perundingan yang melibatkan negara-negara kunci untuk isu Gaza.

• Diplomasi vs Peperangan: Pemerintah meyakini bahwa berunding jauh lebih baik dan minim risiko dibandingkan konfrontasi militer langsung.

• Keanggotaan Kolektif: Indonesia bergerak bersama delapan negara lainnya, sehingga memiliki posisi tawar dalam forum internasional tersebut.

Kritik Keras dari MUI dan FPI: Keraguan terhadap AS-Israel

Di sisi lain, gelombang skeptisisme datang dari tokoh-tokoh ulama. Front Persaudaraan Islam (FPI) secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden yang berisi desakan untuk segera mundur dari BoP.

Habib Hanif Alatas, Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, menyatakan bahwa keraguan mereka bukan pada niat baik Presiden, melainkan pada rekam jejak inisiator dan anggota BoP itu sendiri.

“Kami tidak percaya pada AS dan Israel karena rekam jejak mereka yang buruk dalam isu kemanusiaan,” tegas Hanif.

Senada dengan FPI, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai efektivitas BoP telah hilang, terutama pasca-agresi militer AS ke Iran. Beliau menyarankan pemerintah untuk kembali memperkuat peran organisasi yang sudah mapan seperti:

1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

2. OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)

Solusi Jalan Tengah: Usulan Penangguhan dari ICMI

Melihat tensi yang meninggi, Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, menawarkan perspektif moderat. Ia menyadari adanya persepsi publik yang mulai menjuluki BoP sebagai “Board of War” akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Jimly menyarankan agar Indonesia melakukan penangguhan kewajiban keanggotaan hingga situasi mendingin. Syarat yang diajukan adalah:

• Meredanya ketegangan antara Iran dengan aliansi AS-Israel.

• Adanya jadwal yang pasti dan transparan mengenai pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel.

Diplomasi yang Dinamis

Pemerintah melalui Nusron Wahid memastikan bahwa mereka tidak antikritik. Presiden Prabowo sendiri membuka opsi untuk menarik diri di masa depan jika BoP terbukti tidak lagi membawa manfaat bagi kemaslahatan Palestina atau justru merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan kursi di meja perundingan internasional atau mengambil tindakan tegas sesuai desakan publik domestik. (Sumber:Suara.com)