Optimalkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tekankan Validitas Data

1TULAH.COM-Implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan lembaga legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyampaikan harapannya agar program strategis ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.

Sebagai bagian dari implementasi visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, KHBS diharapkan menjadi solusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Evaluasi Tahap Awal: Fokus pada Realisasi Lapangan

Meski dinilai sebagai langkah maju, Sugiyarto menyebutkan bahwa saat ini program KHBS masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, DPRD Kalteng masih terus memantau perkembangan di lapangan sebelum memberikan penilaian menyeluruh.

“Program KHBS ini baru mulai dijalankan. Karena itu, kami belum bisa menilai sejauh mana capaian, sasaran, maupun dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Sugiyarto, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan KHBS sangat bergantung pada sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap instansi harus serius menindaklanjuti pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih atau hambatan teknis.

8 Program Prioritas dalam Kartu Huma Betang Sejahtera

DPRD Kalteng mendorong agar delapan program prioritas yang terintegrasi dalam KHBS dapat direalisasikan secara bertahap dan konsisten. Program-program tersebut dirancang untuk menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat, antara lain:

• Bantuan Pendidikan: Beasiswa dan dukungan biaya sekolah.

• Layanan Kesehatan: Akses pengobatan gratis atau bersubsidi.

• Bantuan Sosial: Santunan bagi keluarga tidak mampu.

• Dukungan Ekonomi: Bantuan modal atau sarana bagi sektor produktif.

• Layanan Sektoral Lainnya: Integrasi bantuan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Tantangan Terbesar: Validitas Data Penerima Manfaat

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Sugiyarto adalah mengenai akurasi data. Menurutnya, efektivitas anggaran negara sangat bergantung pada siapa yang menerima bantuan tersebut.

“Data yang digunakan harus terus dicermati dan diperbarui agar benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Masih ada kemungkinan warga yang berhak justru belum terdata, atau sebaliknya,” tegasnya.

DPRD Kalteng meminta pemerintah daerah untuk melakukan:

1. Verifikasi Berkala: Mengecek ulang kondisi ekonomi penerima secara rutin.

2. Evaluasi Terbuka: Menampung aspirasi masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar.

3. Pendataan Ulang: Melakukan pembaruan basis data (updating) agar sinkron dengan kondisi terkini di wilayah Kalteng.

Komitmen Pengawasan Legislatif

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kalteng memastikan akan mengawal setiap tahapan KHBS. Tujuannya agar anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap secara transparan dan akuntabel.

Sugiyarto berharap, dengan persiapan yang lebih matang dan data yang valid, Program KHBS dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan di Palangka Raya dan seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. (Ingkit)