Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini Bukti Kemunduran Ekologis dan Demokrasi Menurut Catatan WALHI

1TULAH.COM-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas merilis catatan reflektifnya atas satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam laporan bertajuk “Rapor Merah”, WALHI menilai periode ini menunjukkan kemunduran serius dalam aspek demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan lingkungan hidup.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring, menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini semakin menjauh dari semangat konstitusi dan keadilan ekologis.

“Indonesia Gelap bukan sekadar tagar, melainkan cerminan kondisi nyata di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” tulis WALHI dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Tanda-Tanda Kemunduran Demokrasi dan Dominasi Militer

Menurut WALHI, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai dengan konsolidasi kekuasaan yang secara sistematis menyingkirkan ruang partisipasi publik dan menguatkan pendekatan represif.

Beberapa poin yang menjadi sorotan utama WALHI terkait kemunduran demokrasi adalah:

1. Kabinet yang Tidak Efektif: Pembentukan “kabinet gemuk” dinilai tidak efektif dan memicu inefisiensi birokrasi.
2. Dominasi Militer di Ruang Sipil: Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI disebut sebagai bukti nyata ambisi mengembalikan dan memperluas peran militer di ruang sipil, yang dinilai sebagai tanda kemunduran demokrasi.
3. Kebijakan Represif: Kebijakan yang berbau represif dan militeristik semakin diperparah, mengancam kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia.

Ekonomi Kapitalistik dan Krisis Lingkungan yang Dipercepat

WALHI menuding pendekatan ekonomi pemerintah yang berorientasi pada investasi besar dan pertumbuhan angka sebagai bentuk “ekonomi kapitalistik” yang mengorbankan rakyat dan lingkungan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring, menilai pemerintahan saat ini berjalan dengan logika pertumbuhan semu.

“Target 8% pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam,” ujar Even Sembiring.

Pendekatan ini dikhawatirkan WALHI akan memperparah ketimpangan sosial dan mempercepat krisis lingkungan.

“Mustahil, ekonomi rakyat kuat, jika ruang semakin menyempit, kawasan pangan hancur dan sumber air tercemar. 1 tahun RPJMN dijalankan, kita justru bergerak lebih cepat ke arah Indonesia Cemas 2045,” tambah Wengki, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatra Barat.

Sorotan Daerah: Krisis Ekologis dan Kasus MBG

Catatan kritis WALHI juga diperkuat oleh laporan dari daerah, yang menunjukkan krisis ekologis dan masalah kebijakan yang tidak tepat sasaran.

• Kalimantan Selatan (Kalsel): Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalsel, Raden Rafiq, menyoroti krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa perhatian serius dari negara. Ia juga menentang kebijakan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) baru yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat di Meratus, bahkan “mencederai kebhinnekaan.”
• Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG): Rafiq turut menyinggung adanya temuan kasus keracunan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Kabupaten di Kalsel. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
• Jawa Timur (Jatim): Direktur WALHI Jatim, Wahyu Eka, menilai pembangunan setahun terakhir semakin berpihak pada korporasi besar. Proyek seperti PLTU, co-firing biomassa, dan giant sea wall disebutnya sebagai bentuk eksploitasi berkedok transisi energi, dan menegaskan tahun pertama rezim ini adalah “masa akumulasi krisis dan konsolidasi kekuasaan fosil di bawah selubung hijau semu.”

Di Sulawesi Tenggara, Direktur WALHI setempat, Andi Rahman, menutup catatan kritis ini dengan menyebut pengelolaan sumber daya alam kini sepenuhnya dikuasai oleh segelintir elite ekonomi-politik. (Sumber:Suara.com)