Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat Minta Pj Bupati Barut Tunda Pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV

1TULAH.COM, Muara Teweh– Kabar akan adanya pelantikan pejabat dilakukan Pj Bupati Barito Utara mengemuka. Malah beredar akan dilangsungkan sebelum di lakukannya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Shalahudin -Felix Sonadi Y Tingan.

Terkait kabar ini, Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat Sag mengingatkan Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan untuk tidak melakukan cepat pelantikan pejabat eselon II, III dan IV.

“Semoga setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil senantiasa dilandasi oleh niat tulus demi kepentingan masyarakat luas, serta kemajuan Kabupaten Barito Utara ke depan,” kata Hasrat, Selasa 23 September 2025.

Dikatakannya, pernyataan ini, didasarkan atas beberapa pertimbangan mendasar, baik dari segi aspek hukum, etika pemerintahan,
maupun efektivitas tata kelola daerah dalam menyongsong kepemimpinan baru hasil pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung.

Pertama tegas dia,  adanya konteks kepemimpinan daerah dan adanya Bupati Terpilih, hasil pesta demokrasi di Kabupaten Barito Utara. Kehadiran Bupati terpilih menurutnya, merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana masyarakat telah menitipkan amanah dan harapan besar agar kepemimpinan baru mampu membawa perubahan positif bagi daerah ini.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap kepala daerah terpilih tentu berhak menyusun arah kebijakan, program pembangunan, serta memilih dan menata formasi pejabat yang dianggap mampu membantu mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

“Dengan demikian, komposisi pejabat struktural, khususnya pada level eselon II, III dan IV menjadi bagian penting yang harus sinkron
dengan kepemimpinan baru agar program pemerintahan berjalan efektif.

Kedua, lanjutnya, potensi masalah jika pelantikan tetap dilaksanakan, adalah, apabila pada masa transisi ini dilakukan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV maka, terdapat beberapa potensi permasalahan yang mungkin muncul, antara lain:
1. Ketidaksinkronan Visi dan Misi pejabat yang dilantik saat ini belum tentu selaras dengan arah kebijakan Bupati terpilih. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi, bahkan memperlambat realisasi program yang telah dijanjikan kepada rakyat.
2. Efektivitas kinerja pemerintahan menurun. Karena bupati terpilih mungkin harus melakukan evaluasi ulang terhadap pejabat yang baru dilantik. Jika kemudian diperlukan mutasi atau perombakan kembali, maka akan ada pemborosan waktu, energi, dan anggaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
3. Stabilitas birokrasi terganggu, disebebkan,  pelantikan dilakukan pada masa akhir jabatan Penjabat Bupati seringkali memunculkan persepsi negatif, seolah-olah ada kepentingan tertentu yang mendasari pengisian jabatan tersebut. Hal ini bisa menciptakan suasana birokrasi yang kurang kondusif, penuh prasangka, dan tidak solid.
4. Resistensi dari publik dan aparatur. Sebabnya, masyarakat yang sudah menaruh harapan kepada Bupati terpilih bisa menilai bahwa
langkah pelantikan ini sebagai bentuk mengabaikan aspirasi rakyat. Demikian pula, di internal ASN bisa muncul rasa tidak nyaman yang dapat memengaruhi semangat kerja.

“Sebenarnya masih banyak aspek lain dipemerintahan dan kepatutan. Kami menekankan pentingnya etika pemerintahan dalam
mengambil kebijakan strategis. Prinsip dasar kepemimpinan dalam transisi adalah menjaga stabilitas dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengambil keputusan berpotensi mengikat atau membatasi ruang gerak pemimpin baru,” terang Hasrat.

Adapun manfaat jika pelantikan Ditunda, antara lain, memberi ruang bagi Bupati terpilih untuk menentukan formasi pejabat yang paling tepat, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Selain itu, menciptakan birokrasi yang lebih harmonis, karena pejabat yang dilantik nantinya, benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kepemimpinan baru,” tutupnya.

Sementara itu Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan mengaku belulm ada rencana melakukan perombakan atau melantik pejabat. Menurutnya, sampai saat ini belumada data dan alaporan masuk dari BKD, termasuk belum ada melakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat eselon yang sudah mengikuti tes di Jakarta.

“Kalau ada tentu kita akan kordinasi. Sebenarnya sama saja jabatan saya juga bupati sama dengan bupati terpilih dan bisa melantik. Nanti tentu kita akan ada kordinasi jika dilakukan pelantikan,” kata Pj Bupati Indra Gunawan Senin sore di gedung DPRD Barito Utara.(*)

Penulis : Delia Anisya Fitri

Editor : Dadang Hardiwan