Tuntut RUU Perampasan Aset, BEM SI Kerakyatan Beri Tekanan Langsung ke Presiden Prabowo di Istana

1TULAH.COM-Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan telah menyampaikan sejumlah tuntutan penting langsung kepada pemerintah di Istana Negara, Jakarta.

Audensi yang berlangsung sekitar tiga jam ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto.

Tuntutan Utama BEM SI: RUU Perampasan Aset dan Tim Investigasi Dugaan Makar

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan kepada pihak eksekutif tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan kepada legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tuntutan utama yang ditekankan oleh BEM SI adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dianggap krusial untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga dengan tegas menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Tuntutan ini menunjukkan kekhawatiran mahasiswa terhadap isu-isu keamanan dan stabilitas negara.

Respons Positif dari Pemerintah

Meski belum sempat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, BEM SI Kerakyatan mendapatkan respons positif dari pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi. Pasha menyebutkan bahwa Mensesneg berjanji akan segera menyampaikan aspirasi BEM SI kepada Presiden.

“Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke bapak presiden,” ujar Pasha. Ia menambahkan, Presiden Prabowo sebetulnya berencana menemui mereka, namun berhalangan karena ada acara Maulid di Masjid Istiqlal.

Tuntutan 17+8 dan Supremasi Sipil

Selain dua tuntutan utama di atas, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, mengungkapkan bahwa BEM SI Kerakyatan juga membawa tuntutan “17+8” secara langsung. Tuntutan ini mencakup berbagai isu penting yang sedang menjadi perhatian publik.

Mendikti Brian Yuliarto dan Mensesneg Prasetyo Hadi menyambut baik tuntutan ini dan berjanji akan mengakomodirnya.

Kaleb juga menegaskan pentingnya penegakan supremasi sipil dan penolakan militerisme. Ia menekankan bahwa militer seharusnya menjadi alat negara yang kembali ke barak, bukan terlibat dalam urusan sipil. “Kami… menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme,” tegas Kaleb.

Tetap Lakukan Pengawalan

Kaleb mengingatkan seluruh mahasiswa dan masyarakat luas bahwa pertemuan dengan pemerintah ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ia menekankan bahwa ini bukanlah kemenangan mutlak, melainkan awal dari proses pengawalan yang ketat.

“Ini bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas,” kata Kaleb. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal setiap tuntutan yang telah disampaikan, baik tuntutan 17+8 maupun aspirasi lain yang disuarakan di berbagai daerah.

Pengawalan dan penyebaran informasi secara terus-menerus dianggap kunci untuk memastikan pemerintah benar-benar menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Untuk terus mendapatkan informasi terbaru mengenai aksi dan tuntutan BEM SI Kerakyatan, pastikan untuk mengikuti media sosial mereka atau mencari berita terkini. (Sumber:Suara.com)