Resmi Ditutup! Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Barut 2026

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemkab Barito Utara (Barut), Kalteng, melalui Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yaser Arafat secara resmi menutup rangkaian kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Barut 2026 bertempat di Aula Bappeda Litbang setempat, Selasa, 11 Maret 2025.

Dalam kegiatan ini dihadiri unsur FKPD, asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Barut dan undangan terkait lainnya.

Pj Bupati Barut Muhlis dalam sambutannya yang dibacakan Yaser Arafat menyampaikan, kesepakatan prioritas program yang direncanakan ini, untuk dilaksanakan pada 2026 yang akan datang.

“Kesepakatan ini pulalah yang akan kita angkat ke proses selanjutnya yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Barut 2026 yang rencananya akan dilaksankan pada hari Senin, 17 Maret 2025,” kata Yaser.

Yaser menambahkan, dari seluruh renja perangkat daerah se-Barut, akan diformulasikan untuk ditetapkan menjadi RKPD 2026, yang sekaligus sebagai acuan dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.

“Untuk hasil forum perangkat daerah menjadi acuan dan perhatian dalam menyempurnakan rancangan awal renja masing-masing perangkat daerah menjadi rancangan renja perangkat daerah,” jelas Yaser mengakhiri sambutannya saat menutup kegiatan RKPD Barut.

Sementara Wakil Ketua DPRD Henny Rusli menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Barut sudah mengacu pada rumusan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD).

“Tahun 2024-2026 antara lain meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan,” jelasnya.

Hal itu, menurutnya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup untuk membangun berkelanjutan, penurunan angka stunting kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.

“Dengan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital dan memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibukota Nusantara (IKN),” pungkasnya.

Editor: Aprie