HMI-Laung Kuning hingga Masyarakat Asam-Asam Bersatu Gelar Aksi di Kantor Pemkab Tanah Laut, Ada Apa?

1TULAH.COM, Pelaihari – Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Tanah Laut (Tala), Kalsel, organisasi masyarakat Laung Kuning Banjar PAC Jorong serta masyarakat Desa Asam-Asam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut, Senin, 17 Februari 2025.

Aksi ini merupakan tuntutan terkait realisasi berita acara yang telah disepakati pada 25 Juli 2024.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Tala, perwakilan PT KJW, perwakilan Mukti Tama, dan sejumlah pejabat tinggi daerah setempat

Dari kondisi lapangan didapati Pj Bupati Tala Syansir tidak ada di tempat, kemudian diwakilkan Pj sekda dan kepada pejabat pemkab yang ada saat itu menemui.

“Kami tanggapi laporan yang disampaikan perwakilan pemkab tidak semanis kenyataan yang dibuat pihak KJW dan koperasi,” ucap Zainul perwakilan Masyarakat Asam-Asam saat menyampaikan orasi perihal data yang dibawa.

“Ada diduga oknum yang bermain dari daerah Asam-Asam banyak yang dikelola oleh oknum pengelola, koperasi dan anggota untuk menguntungkan diri sendiri jadi kami asli masyarakat ada yang Rp 0, ada yang satu bulan cuma Rp 15.000-Rp 35.000 saja,” lanjutnya.

Keresahan Masyarakat Pemegang KTA Plasma

Sejak 2009 masyarakat yang tidak menerima hasil plasma dari lahan mereka sendiri. Karena hal itu mereka merasakan keresahan dan kejanggalan dalam sistem yang berjalan.

Masalah bermula dari isu perpanjangan kontrak PT KJW dari semula 15 tahun menjadi 25 tahun.

Ketidakadilan juga dirasakan dalam pengelolaan lahan masyarakat, pemegang KTA plasma melalui organisasi Laung Kuning Banjar PAC Jorong melaporkan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan lahan secara mandiri.

Mereka juga menyoroti pengelolaan lahan oleh oknum yang memiliki kedekatan khusus dengan PT KJW, pengalihan lahan dan penguasaan lahan oleh oknum pejabat.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah ditandatangani dan menyelesaikan permasalahan yang merugikan masyarakat pemegang KTA plasma. Mereka juga mendesak agar ada transparansi dan keadilan dalam pengelolaan lahan di Tala.

Penulis: M Lutfi Ashidiqi

Editor: Aprie