Sudah Siap Bersaing Pilkada November 2024 di Sumut, Bobby Nasution Daftar Lewat PDI Perjuangan; Tapi Ditolak!

1TULAH.COM-PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) tampaknya masih tidak bisa melupakan anjloknya suara partai saat Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 lalu.

Lebih menyakitkan pula bahwa saat itu kepala daerah adalah kader partai berlambang banteng moncong putih, yakni Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo yang merupakan walikota Medan.

Dalam Pilkada 2024 yang dijadwalkan digelar serentak ini, sebenarnya Bobby Nasution sudah siap-siap bersaing maju lagi sebagai bakal calon walikota Medan, namun saat mendaftar ke PDIP setempat, Bobby Nasution dikabarkan ditolak. Benarkah?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada November mendatang.

Saat ini sejumlah partai politik tengah menjaring kader atau calon yang dianggap mumpuni untuk ikut dalam kontestasi politik tingkat daerah,tak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan saat ini sudah ada pendaftaran-pendaftaran. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Sumater Utara.

“Sudah ada pendaftaran-pendaftaram di daerah-daerah. Sumatera utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar, kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024) malam.

Selain di Sumut, Hasto juga menyebut sejumlah daerah lain juga mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon dalam Pilkada 2024.

“Dari Solo,tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka,” katnya.

Meski proses pendaftaran sudah mulai berlangsung, Hasto mengemukakan sejumlah kritik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diatasi terlebih dahulu. Bila persoalan dalam Pemilu 2024 tidak diselesaikan, Hasto menyatakan, pemilihan untuk mencari kepala daerah menjadi tidak berguna.

“Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu.Kalau tidak,tidak ada gunanya pemilu,” katanya. (Sumber:Suara.com)