Belanja Pegawai Tembus 50 Persen APBD, DPRD Kalteng Soroti Tekanan Fiskal dan Ketergantungan Pusat

1TULAH.COM-Sejumlah pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi alarm darurat fiskal. Pasalnya, alokasi belanja pegawai di daerah-daerah tersebut tercatat melampaui angka 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi tersebut jelas menabrak batas maksimal regulasi yang telah ditetapkan, di mana porsi ideal belanja aparatur negara seharusnya paling banyak 30 persen dari total belanja daerah.

Pembengkakan pos belanja operasional ini langsung memicu tekanan fiskal yang cukup berat bagi kas daerah. Akibatnya, porsi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik serta pemenuhan program-program prioritas masyarakat terancam tergerus drastis.

Beban Keuangan Kabupaten dan Penurunan Tren Pendapatan

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengungkapkan bahwa beban keuangan di tingkat kabupaten kian hari dirasa semakin berat. Hal ini diperparah dengan tren pendapatan daerah yang mengalami penurunan.

Ketika terjadi penyusutan APBD sementara pos belanja pegawai bersifat tetap dan masif, ruang fiskal otomatis menyempit.

“Ketika APBD berkurang, sementara belanja pegawai tetap besar, akhirnya anggaran untuk pembangunan semakin terbatas. Ini bukan semata-mata persoalan belanja, tetapi juga kemampuan pendapatan daerah yang tidak maksimal,” ujar Purdiono, Selasa (21/10/2026).

Kondisi ini membuat target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisiko tidak tercapai secara optimal.

Tingginya Ketergantungan pada Transfer Pusat dan Desakan Hilirisasi

Lebih lanjut, Purdiono menyoroti akar permasalahan fiskal di Kalteng yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam serta royalti.

Menurutnya, tantangan daerah kian pelik karena kewenangan pengelolaan potensi komoditas utama dinilai masih terpusat, sementara di sisi lain daerah dituntut untuk terus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendesak agar program hilirisasi industri di daerah penghasil dapat segera memberikan dampak riil terhadap penerimaan kas daerah. Hilirisasi tidak boleh sekadar menjadi wacana di atas kertas.

“Hilirisasi tidak cukup hanya menjadi wacana. Harus diikuti kelembagaan, aturan yang jelas, dan transformasi ekonomi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegas politisi tersebut.

Harapan Penataan Ulang Kewenangan Pusat dan Daerah

Menyikapi ancaman mandeknya pembangunan akibat masalah likuiditas keuangan ini, DPRD Kalteng mendesak pemerintah pusat agar segera melakukan penataan ulang terhadap kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kelancaran mekanisme penyaluran dana transfer daerah juga menjadi kunci agar roda pemerintahan di kabupaten/kota tetap berputar dengan baik.

“Kalau sumber pendapatannya tidak tersedia, bagaimana program pembangunan bisa dijalankan? Pusat dan daerah harus berjalan seiring agar pembangunan tidak mandek,” pungkas Purdiono. (Ingkit)