Pemkab Murung Raya Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

1tulah.com, Puruk Cahu– Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/5/2026), dan dihadiri oleh 10 kepala daerah beserta pimpinan DPRD se-Kalimantan Tengah. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.

Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. “Kami bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran. Predikat WTP ini bukan milik pimpinan semata, tetapi milik bersama dan seluruh masyarakat Murung Raya,” ujar Heriyus.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, opini WTP juga menjadi modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dengan tata kelola keuangan yang baik, lanjutnya, diharapkan peluang kerja sama dan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat maupun pihak lain semakin terbuka, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut opini WTP bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. “Alhamdulillah LKPD 2025 Murung Raya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran,” katanya.

Dina menegaskan, DPRD berharap pengelolaan APBD ke depan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama untuk peningkatan pembangunan, kesejahteraan, dan pelayanan publik.

Ia juga menilai bahwa proses pemeriksaan dan penyerahan LHP oleh BPK merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance, guna memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap transparan, efektif, dan akuntabel. (Sur)