Komisi III DPRD Kalteng Soroti Jaminan Kesehatan Pekerja Pendatang di Kabupaten Kapuas

1TULAH.COM-Jaminan kesehatan bagi masyarakat pendatang kini menjadi perhatian serius jajaran Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam kunjungan kerja terbaru ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, DPRD menekankan pentingnya perlindungan medis bagi seluruh warga, termasuk pekerja dari luar daerah yang menetap di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan, DPRD menilai masih banyak pekerja pendatang yang belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena dapat menghambat akses pelayanan medis saat keadaan darurat.

Urgensi Perlindungan Kesehatan Tanpa Sekat Administrasi

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum, menegaskan bahwa hak mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kontribusi pekerja pendatang terhadap pembangunan daerah harus dibalas dengan perlindungan sosial yang memadai.

“Masalah ini perlu perhatian serius karena masyarakat tetap harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala administrasi,” ujar Amonius Tuyum, Jumat (24/4).

Ia menambahkan bahwa kendala administratif seringkali menjadi tembok penghalang bagi pasien untuk mendapatkan penanganan cepat. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi meningkatkan risiko kesehatan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Mendorong Pendataan Ulang Penduduk Pendatang

Menyikapi temuan tersebut, DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui instansi terkait untuk melakukan dua langkah strategis:

1. Penguatan Pendataan: Melakukan validasi data penduduk pendatang yang bekerja di sektor formal maupun informal.

2. Kemudahan Akses BPJS: Mempermudah prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga non-KTP setempat agar tetap bisa terjamin.

Kaitan Layanan Kesehatan dan Penurunan Angka Stunting

Selain fokus pada kepesertaan BPJS, kunjungan kerja ini juga membahas penguatan program pencegahan stunting di Kabupaten Kapuas. DPRD menilai akses kesehatan yang inklusif merupakan kunci utama dalam menekan angka tengkes (stunting).

Amonius menjelaskan bahwa akses kesehatan yang baik akan memudahkan masyarakat mendapatkan:

• Edukasi Gizi: Pemahaman tentang asupan nutrisi yang tepat bagi keluarga.

• Layanan Ibu Hamil: Pemantauan rutin selama masa kehamilan untuk mencegah anak lahir stunting.

• Tumbuh Kembang Anak: Pemeriksaan berkala bagi balita.

“Keluarga yang memperoleh layanan kesehatan secara optimal akan lebih mudah mendapatkan edukasi mengenai gizi dan tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Harapan untuk Pelayanan Kesehatan Inklusif

Melalui kunjungan ini, DPRD Kalteng berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Koordinasi antarinstansi diharapkan terus ditingkatkan agar tidak ada lagi warga, baik penduduk asli maupun pendatang, yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalteng dalam menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Tengah terus meningkat. (Ingkit)