APBD 2026 Kalteng Diprioritaskan untuk Warga Miskin, Komitmen KUAT Gubernur Perkuat Bantuan Sosial

1tulah.com, Palangka Raya – APBD 2026 Kalteng menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengarahkan belanja daerah yang lebih efektif dan pro rakyat. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa APBD 2026 Kalteng diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Pelaksana Tugas Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, menjelaskan bahwa dalam kebijakan efisiensi APBD 2026 Kalteng, belanja perjalanan dinas dan rapat di hotel akan dikurangi. Anggaran akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif dan menyentuh masyarakat secara langsung.

Dalam struktur APBD 2026 Kalteng sebesar Rp5,4 triliun, Pemprov tetap menjamin pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu masyarakat tidak mampu serta melanjutkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Agustiar Sabran menegaskan komitmennya memprioritaskan belanja APBD 2026 untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Beliau (Gubernur) mengarahkan agar anggaran lebih efektif dan difokuskan pada belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Palangka Raya, Senin. (2 Maret 2026)

APBD 2026 Turun, Fokus Tetap pada Layanan Dasar

Dalam kondisi efisiensi, APBD Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun. Meski terjadi penurunan signifikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial tetap menjadi perhatian utama.

Salah satu komitmen nyata adalah keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu masyarakat tidak mampu di Kalteng. Langkah ini dilakukan untuk menjamin akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi warga kurang mampu.

Program Kartu Huma Betang Sejahtera Tetap Berjalan

Pemprov Kalteng juga melanjutkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dirancang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat.

Pada tahap awal, implementasi bantuan sosial KHBS meliputi:

• Paket bahan pangan senilai Rp150.000 (beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula putih 1 kg)

• Bantuan tunai sebesar Rp250.000 per keluarga

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Perum Bulog dan Bank Kalteng. Tercatat sebanyak 279.434 keluarga penerima manfaat tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.

Sinkronisasi Data dan Verifikasi Insentif

Selain bansos, Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng tengah melakukan sinkronisasi data kebutuhan masyarakat di lapangan. Verifikasi juga dilakukan terkait rencana pemberian insentif bagi ustadz atau guru ngaji, pendeta, marbot, guru Sekolah Minggu, ketua RT/RW, hingga bhabinkamtibmas dan babinsa.

“Kita sudah memiliki data awal dan saat ini sedang diverifikasi kembali. Besarannya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap berkoordinasi dengan kabupaten dan kota,” jelas Leonard.

Komitmen pada Belanja Produktif dan Pro Rakyat

Langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov Kalteng menandai perubahan strategi pengelolaan anggaran, dari belanja administratif menuju belanja produktif dan pro rakyat. Dengan fokus pada layanan dasar dan perlindungan sosial, APBD 2026 diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.(*)

Penulis: Hewu