Alfamart & Indomaret Dilarang Masuk Desa? Ini Alasan Tegas Menkop Ferry Juliantono!

1TULAH.COM-Gebrakan besar dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam upaya memproteksi ekonomi arus bawah.

Secara tegas, ia meminta dua raksasa ritel modern, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (Indomaret), untuk menghentikan ekspansi atau penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

Langkah kontroversial ini diambil untuk memastikan perputaran uang tetap berada di desa dan tidak “terhisap” ke kota besar oleh para pemegang saham perusahaan ritel besar.

Stop Ritel Modern, Hidupkan Koperasi Desa

Menkop Ferry menilai bahwa dominasi ritel modern di pelosok selama ini menjadi saluran likuiditas yang menyedot kekayaan desa. Sebagai gantinya, ia mendorong Koperasi Desa (Kopdes) untuk mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan harian masyarakat.

“Saya bilang stop bikin ritel modern di desa. Biarkan di desa itu koperasi yang jualan barang-barangnya,” tegas Ferry dalam bincang daring, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada distribusi keuntungan. Jika gerai ritel modern dimiliki oleh korporasi, maka keuntungan lari ke pemilik modal. Namun, jika dikelola oleh koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) akan kembali dinikmati oleh warga desa sebagai anggota.

Target Mandiri: UMKM Harus Produksi Sabun hingga Kecap

Meski membatasi ekspansi fisik bangunan, Ferry tidak menutup pintu kolaborasi. Produk yang belum mampu diproduksi secara lokal masih diperbolehkan dipasok oleh peritel modern.

Namun, ia melempar tantangan besar bagi pelaku UMKM daerah untuk mulai memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri agar tidak bergantung pada rantai pasok nasional. Beberapa produk target tersebut meliputi:

• Sabun dan Sampo

• Deterjen

• Kecap dan Sambal

Pemerintah melalui Kemenkop berkomitmen menyiapkan ekosistem mulai dari kurasi produk hingga akses pembiayaan bagi generasi muda untuk membentuk koperasi produktif yang modern dan efisien.

Proyek Ambisius: 80.000 Unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh penjuru Indonesia. Proyek ini memiliki target yang masif:

Ferry menjelaskan bahwa setiap unit KDMP ditargetkan selesai dalam waktu hanya 3 bulan. Syarat utamanya adalah berdiri di atas tanah minimal 1.000 meter persegi pada titik strategis desa.

Benteng Ekonomi Kerakyatan

Kehadiran KDMP diharapkan menjadi benteng baru ekonomi kerakyatan yang mampu menyaingi efisiensi ritel modern. Dengan lokasi strategis dan sistem yang terorganisir, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat belanja, tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi warga lokal.

“Kita ingin koperasi menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal disiplin dan tanggung jawab pelayanan prima,” pungkas Ferry. (Sumber:Suara.com)