Miris! Guru Madrasah Ngadu ke DPR Soal Gaji Rp300 Ribu per Bulan

1TULAH.COM-Gelombang massa berbaju batik guru memadati pintu utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026). Ribuan tenaga pendidik yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia ini datang bukan tanpa alasan.

Di bawah terik matahari, mereka menyuarakan jeritan hati atas ketimpangan kesejahteraan yang selama ini dianggap “menganaktirikan” guru madrasah swasta.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pendidikan agama sedang tidak baik-baik saja. Para guru menuntut keadilan nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas.

3 Tuntutan Utama: Hapus Dikotomi Guru Madrasah

Koordinator lapangan aksi, Hasbullah, menegaskan bahwa pemerintah harus segera menghapus diskriminasi antara guru di bawah naungan Kemendikdasmen dengan guru madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Berikut adalah tiga poin utama yang dibawa dalam aksi tersebut:

1. Penyetaraan Status: Menuntut kesetaraan antara guru madrasah dengan guru sekolah umum agar tidak ada lagi dikotomi dalam kebijakan pendidikan.

2. Kepastian Status ASN: Mendesak pengangkatan guru PPPK bagi guru madrasah swasta dan kelancaran pencairan tunjangan bulanan yang sering tersendat.

3. Revisi Regulasi: Meminta perubahan pada UU Sisdiknas dan UU ASN untuk memberikan payung hukum yang pasti bagi eksistensi guru madrasah.

Fakta Pahit: Gaji Rp300 Ribu dan Kerja Sampingan

Salah satu isu paling memilukan yang mencuat dalam aksi ini adalah rendahnya upah guru honorer di daerah. Hasbullah mengungkapkan masih banyak guru madrasah swasta yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan.

“Kami miris sekali, ada yang digaji Rp300.000 per bulan, apalagi yang belum sertifikasi dan inpassing. Ini sangat tidak sejahtera,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Mat Amin, seorang guru dari Aceh Tamiang, rela terbang ke Jakarta untuk bersuara. Ia mengaku harus mengambil pekerjaan sampingan demi menyambung hidup. “Kami di madrasah swasta seperti dianaktirikan. Padahal tujuan kami sama: mencerdaskan anak bangsa,” ungkap Mat Amin dengan nada getir.

Perbandingan Kondisi Guru Madrasah

Pengabdian Puluhan Tahun: “Menagih Janji Presiden Prabowo”

Kisah haru datang dari Ahmad Maulana Jamaluddin, guru senior asal Bandung Barat yang telah mengabdi sejak 1986. Meski hampir pensiun, ia tetap ikut berdemo demi masa depan rekan-rekan mudanya. Ia mengenang masa sulit saat pertama kali mengajar dengan honor hanya Rp15.000 per bulan.

Kini, Jamaluddin dan ribuan guru lainnya menaruh harapan besar pada pundak Presiden Prabowo Subianto. Mereka menagih komitmen kampanye yang menjanjikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

“Saya berharap kepada Bapak Prabowo, Presiden pilihan saya. Beliau berjanji ingin menyejahterakan guru dan ingin dekat dengan guru-guru,” tutur Jamaluddin.

Membangun Negara dari Nol

Peran madrasah swasta, terutama di daerah terpencil seperti Cidaun, Cianjur, dinilai sangat krusial. Asep Rahmat Hidayatuloh, peserta aksi lainnya, menyebut madrasah swasta adalah pondasi bangsa yang membangun karakter dari titik nol.

Massa berharap pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai solusi cepat untuk menghadirkan keadilan. Tanpa guru madrasah yang sejahtera, cita-cita Indonesia Emas mungkin hanya akan menjadi angan-angan. (Sumber:Suara.com)