nggota DPRD Barut Tegaskan Perusahaan Wajib Ikuti Ketentuan UMK 2026

1TULAH.COM, DPRD BARUT – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, mengingatkan seluruh perusahaan di daerah tersebut untuk mematuhi ketentuan upah yang telah diusulkan pemerintah daerah terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebelumnya telah mengajukan besaran UMK 2026 sebesar Rp4.093.071,54 serta UMSK yang lebih tinggi untuk sektor kelapa sawit dan pertambangan.

Menurut H. Nurul Anwar, besaran upah yang diusulkan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Dewan Pengupahan Daerah yang dilaksanakan pada 19 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh pelaku usaha dalam menetapkan upah pekerja agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Politisi PKB ini meminta agar tidak ada perusahaan yang bertindak sewenang-wenang dengan membayar pekerjanya di bawah ketentuan yang telah ditetapkan nantinya.

“Kami di DPRD mendukung penuh usulan kenaikan ini. Namun, yang tidak kalah penting adalah pengawasannya. Saya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan agar semua perusahaan mentaati aturan ini,” tegas H. Nurul Anwar di Muara Teweh, Rabu (7/1/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan UMK dan UMSK, khususnya untuk sektor perkebunan kelapa sawit (Rp4.095.118,07) dan pertambangan (Rp4.095.936,68), harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas pekerja. Ia berharap hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja dapat terus terjaga.

“Kepatuhan pada aturan adalah kunci. Jangan sampai ada perusahaan yang mencoba mencari celah untuk tidak membayar sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Kami akan mendorong pembentukan posko pengaduan jika nantinya ditemukan pelanggaran,” pungkasnya.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri