Home / Berita / Nasional / Politik

Suara Rakyat Terancam? Mengintip Skenario Besar di Balik Wacana Pilkada via DPRD

Admin1 - Jurnalis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 05:59 WIB

URL berhasil dicopy

Ilustrasi tarik menarik sistem Pilkada Langsung.(Suara.com)

1TULAH.COM-Isu pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kini kembali menjadi bola panas di Senayan. Wacana yang sering dijuluki sebagai “hantu Reformasi” ini dihidupkan lagi oleh koalisi besar partai politik, memicu perdebatan sengit mengenai masa depan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Di tengah tarik-menarik kepentingan, publik bertanya-tanya: Apakah ini langkah progresif demi penghematan anggaran, atau justru lonceng kematian bagi demokrasi lokal yang telah diperjuangkan sejak 1998?

Pilkada Langsung vs. Pilkada DPRD: Memahami Perbedaannya

Sebelum menelaah peta politik di DPR, penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar antara kedua sistem ini:

Pilkada Langsung (Pasca-2005): Rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih Gubernur, Bupati, atau Wali Kota secara individu di bilik suara. Ini adalah buah manis Reformasi yang bertujuan memutus rantai oligarki daerah.
Pilkada via DPRD (Era Orde Baru): Rakyat hanya memilih anggota legislatif (DPRD). Selanjutnya, para elite partai di DPRD yang menentukan siapa kepala daerahnya. Dalam model ini, rakyat tidak memiliki suara langsung terhadap pemimpin eksekutif mereka.

Intisari: Pilkada langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat, sementara Pilkada via DPRD adalah bentuk demokrasi perwakilan yang sangat bergantung pada kesepakatan elite partai.

Peta Kekuatan di DPR: Siapa Pro dan Siapa Kontra?

Berdasarkan situasi politik terkini di awal Januari 2026, terjadi pergeseran kekuatan yang signifikan. Mayoritas fraksi di DPR RI cenderung merapat ke barisan yang menginginkan kembalinya peran DPRD.

1. Blok Pro-Pilkada via DPRD (Barisan Efisiensi)

Kelompok ini berargumen bahwa Pilkada langsung memicu polarisasi tajam, biaya politik yang mencekik calon, dan membebani APBN/APBD.

Partai	Argumen Utama
Golkar	Menekankan aspek efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi.
Gerindra	Fokus pada pemangkasan ongkos politik yang memicu korupsi.
PKB	Menyatakan ide ini sudah lama digagas untuk menekan biaya tinggi.
PAN & NasDem	Menilai sistem ini konstitusional sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Demokrat	Bersikap pragmatis dan mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo.

2. Blok Hati-hati

PKS: Hingga saat ini, PKS belum memberikan jawaban final. Mereka masih melakukan kajian mendalam dan menyerap aspirasi publik sebelum mengambil posisi resmi.

3. Blok Kontra (Barisan Penjaga Reformasi)

PDI Perjuangan (PDIP): Menjadi satu-satunya partai yang secara konsisten melawan. PDIP memandang wacana ini sebagai pengkhianatan terhadap hak politik rakyat. “Rakyat akan marah jika hak demokrasinya dirampas kembali,” tegas Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.

Dampak Buruk: Apakah Politik Uang Akan Hilang?

Banyak pihak meragukan argumen “efisiensi” yang digaungkan partai politik. Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Pratama, memperingatkan bahwa mengubah mekanisme Pilkada tidak akan menghapus politik uang.

“Politik uang tidak akan hilang, melainkan hanya berpindah arena dari lapangan terbuka ke ruang-ruang tertutup di DPRD,” ujar Heroik (9/1/2026).

Langkah ini juga dinilai tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, di mana seharusnya kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat agar memiliki legitimasi yang kuat.

Peluang Lolos dan Potensi Perlawanan Rakyat

Dengan peta kekuatan saat ini, peluang wacana ini disahkan menjadi Undang-Undang sangat besar jika dilakukan melalui mekanisme voting di DPR. Namun, jalan menuju sana diprediksi akan terjal.

Analis Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mencatat dua ganjalan utama:

Gelombang Protes: Potensi aksi massa besar-besaran yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Gugatan ke MK: Jika disahkan, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan kebanjiran uji materi (judicial review) dari masyarakat sipil yang merasa hak konstitusionalnya dikebiri.

Wacana pengembalian Pilkada ke DPRD bukan sekadar masalah teknis pemilihan, melainkan pertaruhan antara efisiensi anggaran dan kedaulatan rakyat.

Jika suara rakyat benar-benar dikembalikan ke tangan DPRD, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang cukup dalam. (Sumber:Suara.com)