Stabilkan Harga-Distribusi BBM di Muara Teweh Barut, Bupati H Shalahuddin Resmi Terbitkan 2 SE

1TULAH.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara (Barut), Kaleng, H Shalahuddin resmi menerbitkan 2 Surat Edaran (SE) tentang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di tingkat pengecer dan pengendalian distribusi BBM di Muara Teweh.

Diterbitkannya SE ini sebagai langkah tegas Pemkab Barut mengatasi kelangkaan BBM yang sudah berlangsung lebih dari sepekan pada seluruh SPBU di Barut, khususnya kota Muara Teweh.

Selain itu, adanya dugaan penaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax di pengecer yang sudah jauh di atas normal pasaran, sehingga semakin membuat masyarakat Barut resah.

Adapun SE Nomor 481 Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh pengecer, menetapkan batas harga eceran tertinggi (price cap) untuk 2 jenis BBM, dengan harga Pertalite dibatasi maksimal Rp 13.000 per liter, sedangkan Pertamax maksimal Rp 15.000 per liter.

Kemudian SE ini secara khusus mengimbau agar pedagang eceran di SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak menjual BBM di luar batas kewajaran tersebut.

Pemerintah juga menegasakan akan melakukan pengawasan dan penertiban bagi yang melanggar, serta meminta prioritas pengisian untuk masyarakat dan angkutan umum.

Selanjutnya, SE Nomor 482 Tahun 2025 yang ditujukan kepada pimpinan dan pengelola SPBU, lebih menekankan pada pengendalian distribusi dan tata kelola pelayanan.

Pemkab Barut kepada SPBU diwajibkan mematuhi Harga Eceran Resmi (HER), mengatur alokasi BBM secara proporsional, dan mengutamakan pelayanan untuk kendaraan pribadi masyarakat serta pelayanan publik.

SPBU juga dilarang melakukan praktik penimbunan, penjualan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan pengisian ke wadah tidak standar. Pencatatan distribusi yang tertib dan akurat menjadi kewajiban untuk mencegah penyimpangan.

Adapun kedua SE tersebut memiliki dasar hukum yang sama, merujuk pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah tentang Distribusi BBM, serta peraturan Menteri ESDM terkait.

Hal ini diambil Pemkab Barut untuk mencegah keresahan dan gejolak di tengah masyarakat akibat kelangkaan dan potensi lonjakan harga, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan ketertiban distribusi BBM di Muara Teweh.

Editor: Aprie