Komisi III DPRD Kalteng Dorong Percepatan Pembangunan SPPG: Kunci Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis!

- Jurnalis

Senin, 17 November 2025 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto.Foto:Dok/1tulah.com

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan status gizi masyarakat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti permasalahan utama, yaitu ketidakmerataan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah provinsi.

Guna memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat, Komisi III DPRD Kalteng secara tegas mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan SPPG di seluruh kabupaten dan kota.

Sorotan Ketua Komisi III: Ketimpangan Jumlah SPPG di Kalteng

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terkait disparitas jumlah SPPG yang ada saat ini. Menurutnya, ketimpangan ini menjadi hambatan utama yang menyebabkan program MBG belum dapat menjangkau seluruh penerima manfaat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.

“Kalteng masih berharap SPPG segera bertambah sehingga bisa menjangkau seluruh penerima manfaat,” ujar Sugiyarto, Senin (17/11/2025).

Sugiyarto mencontohkan kondisi di beberapa wilayah yang masih sangat minim fasilitas penunjang program ini. Misalnya, Kabupaten Lamandau yang baru memiliki satu SPPG, jumlah yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang mungkin memiliki dua atau tiga SPPG.

Baca Juga :  Pemkab Mura Siapkan Dua Skema Beasiswa melalui Kartu Hebat Mahasiswa

“Ini kan masih sangat kecil, beberapa kabupaten masih minim seperti Lamandau baru satu, kemudian yang di kota besar dua atau tiga SPPG,” jelasnya.

Evaluasi Mendesak untuk Pemerataan Layanan

Minimnya dan ketidakmerataan SPPG ini, menurut Sugiyarto, secara langsung menghambat percepatan layanan program MBG yang tujuan utamanya adalah memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat Kalteng secara keseluruhan.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari pihak eksekutif agar pembangunan SPPG dapat diatur dan dilaksanakan dengan prinsip pemerataan di seluruh wilayah Kalteng. Pemerataan ini penting agar tidak ada warga yang terlewatkan dari manfaat program MBG hanya karena keterbatasan infrastruktur layanan.

Dampak Signifikan dari Penambahan dan Pemerataan SPPG

Dengan adanya penambahan dan pemerataan SPPG di seluruh wilayah Kalteng, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya:

  • Meningkatkan status gizi masyarakat secara merata, dari perkotaan hingga pedesaan.

  • Mempercepat penyaluran bantuan gizi kepada kelompok sasaran.

  • Memperkuat jaringan pelayanan pemenuhan gizi di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga :  Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri

Dorongan dari Komisi III DPRD Kalteng ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur layanan gizi.

Masa Depan Gizi Merata di Kalimantan Tengah

Langkah tegas Komisi III DPRD Kalteng yang dipimpin oleh Sugiyarto untuk mendorong percepatan pembangunan SPPG adalah bukti komitmen legislatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur layanan gizi yang memadai dan merata adalah kunci sukses agar program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal, mewujudkan status gizi masyarakat yang lebih baik di seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah. (Ingkit)

Berita Terkait

SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?
Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur
Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 08:26 WIB

SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Selasa, 3 November 2026 - 05:33 WIB

Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur

Senin, 2 November 2026 - 18:32 WIB

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!

Berita Terbaru