Komisi II DPRD Barut Minta Pengadaan Mobil Dinas Dihentikan

- Jurnalis

Selasa, 11 November 2025 - 11:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara (Fraksi PDI-P) Taufik Nugraha.(Suara Dayak.Com/Hendrik)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara (Fraksi PDI-P) Taufik Nugraha.(Suara Dayak.Com/Hendrik)

1TULAH.COM, DPRD BARUT – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufik Nugraha, mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar segera menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) sebagai wujud komitmen terhadap efisiensi anggaran.

Menurut Taufik, pemerintah daerah perlu bersikap realistis melihat kondisi keuangan saat ini. Ia menilai pengadaan mobil dinas bukan merupakan prioritas utama, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, terlebih ketika anggaran daerah dalam kondisi terbatas. Pernyataan tersebut disampaikannya di Muara Teweh, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga :  Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Ia menyebutkan,kebijakan efisiensi anggatan harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat tak mendesak, terutama pada pengadaan aset baru yang belum terlalu urgen bagi peningkatan kinerja birokrasi.

Menurut dia, penghematan anggaran, bukan hanya sekadar imbauan, tetapi harus dibuktikan dengan langkah konkret, termasuk pengalihan anggaran ke sektor yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kalau kita bicara efisiensi, maka harus dimulai dari hal-hal besar yang bisa ditekan. Pengadaan mobdin bisa ditunda, dan anggarannya dialihkan untuk kepentingan publik seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, atau bantuan sosial,” sambung politikus terpilih di Dapil Barito Utara 1 ini.

Baca Juga :  Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Ia mengingatkan bahwa DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, bukan kepentingan simbolik semata.

“Saya berharap pemkab dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penggunaan APBD tahun berjalan,” tandas dia.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri

Berita Terkait

Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian
Tajeri Usulkan Pengelolaan Pasar Barito Utara yang Mandiri dan Berorientasi pada Peningkatan PAD
80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba
Legislator Tajeri Imbau Masyarakat Extra Waspada saat Beraktivitas di Sungai Barito
DPRD Barito Utara Gelar Uji Publik Dua Ranperda Bersama Kementerian Hukum
Raperda 2026 Disetujui, Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pengentasan Kemiskinan
Raperda 2026, Fraksi KIR Nyatakan Menerima Usulan Bupati Barito Utara
Mery Rukaini Dorong Penguatan Sinergi Penanganan Karhutla

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:03 WIB

Tajeri Usulkan Pengelolaan Pasar Barito Utara yang Mandiri dan Berorientasi pada Peningkatan PAD

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:36 WIB

80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba

Jumat, 25 September 2026 - 17:37 WIB

Legislator Tajeri Imbau Masyarakat Extra Waspada saat Beraktivitas di Sungai Barito

Selasa, 22 September 2026 - 13:43 WIB

DPRD Barito Utara Gelar Uji Publik Dua Ranperda Bersama Kementerian Hukum

Selasa, 22 September 2026 - 12:42 WIB

Raperda 2026 Disetujui, Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pengentasan Kemiskinan

Senin, 21 September 2026 - 21:51 WIB

Raperda 2026, Fraksi KIR Nyatakan Menerima Usulan Bupati Barito Utara

Senin, 21 September 2026 - 13:41 WIB

Mery Rukaini Dorong Penguatan Sinergi Penanganan Karhutla

Berita Terbaru