Lapang Dada Terima Sanksi MKD: Ahmad Sahroni Dinonaktifkan 6 Bulan Tanpa Hak Keuangan

- Jurnalis

Rabu, 5 November 2025 - 17:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Sahroni usai Sidang MKD DPR RI. (Suara.com/Bagaskara

Ahmad Sahroni usai Sidang MKD DPR RI. (Suara.com/Bagaskara

1TULAH.COM-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan lima anggota DPR RI nonaktif. Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025), MKD memutuskan bahwa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, terbukti melanggar kode etik.

Selain Ahmad Sahroni, sidang putusan tersebut juga melibatkan empat anggota DPR RI nonaktif lainnya, yaitu Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

🛑 Ahmad Sahroni Terbukti Bersalah, Dijatuhi Sanksi Berat

Hakim MKD, Adang Daradjatun, membacakan amar putusan setelah menimbang keterangan para saksi dan saksi ahli. Khusus untuk Bendahara Umum Partai NasDem tersebut, MKD menyatakan bahwa Ahmad Sahroni terbukti telah bersalah melanggar etik.

Amar putusan yang dibacakan oleh Adang Daradjatun terkait Ahmad Sahroni adalah:

“Terlapor kelima, Dr. Ahmad Sahroni, SE., M.I.Kom, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI. Dua belas, menghukum Dr. Ahmad Sahroni, SE., M.I.Kom, non aktif selama 6 bulan. Berlaku sejak putusan ini dibacakan, yang terhitung sejak penonaktifan yang bersangkutan, sebagaimana putusan DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem).”

Baca Juga :  Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Sanksi nonaktif 6 bulan ini merupakan konsekuensi serius atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

💰 Penegasan Sanksi: Pencabutan Hak Keuangan Selama Nonaktif

Selain hukuman nonaktif, MKD juga menegaskan konsekuensi finansial bagi Sahroni dan teradu lainnya selama masa sanksi berlaku.

Adang Daradjatun secara tegas menyatakan bahwa:

“Tiga belas, teradu satu, teradu dua, teradu tiga, teradu empat, dan teradu lima, selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan,”

Penegasan ini memastikan bahwa selama periode nonaktif 6 bulan, Ahmad Sahroni dan anggota yang disanksi lainnya tidak akan menerima gaji maupun tunjangan sebagai anggota dewan.

🙏 Respons Ahmad Sahroni: Terima Lapang Dada dan Jadikan Pelajaran

Menanggapi putusan berat yang dijatuhkan MKD, Ahmad Sahroni menunjukkan sikap penerimaan dan penghormatan terhadap lembaga penegak etik di DPR tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Kepada media, Sahroni menyatakan, “Keputusan sudah diputus oleh MKD, dan saya terima secara lapang dada. Saya ambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi. Dan ke depan, saya akan belajar untuk lebih baik lagi,” ujarnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem ini berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pelajaran berharga. Ia menegaskan kesiapannya untuk berbenah dan memperkuat integritasnya dalam menjalankan amanah publik di masa mendatang. Sikap ini menunjukkan pengakuan atas kesalahan dan tekad untuk memperbaiki diri.

Momentum Perbaikan Integritas Wakil Rakyat

Putusan MKD yang menjatuhkan sanksi nonaktif 6 bulan tanpa hak keuangan kepada Ahmad Sahroni menjadi penanda seriusnya penegakan kode etik di lingkungan parlemen. Sikap lapang dada Sahroni dalam menerima putusan diharapkan menjadi awal dari proses perbaikan integritas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?
Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur
Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!
Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono
Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat
Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Selasa, 3 November 2026 - 05:33 WIB

Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur

Senin, 2 November 2026 - 18:32 WIB

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!

Minggu, 1 November 2026 - 13:23 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono

Minggu, 1 November 2026 - 10:47 WIB

Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Minggu, 1 November 2026 - 08:19 WIB

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Berita Terbaru