Birokrasi Hambat Ekonomi Hijau? Eddy Soeparno Dorong Otoritas Tunggal Setingkat Menteri

1TULAH.COM-Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, melontarkan gagasan yang dinilai radikal namun mendesak: pembentukan otoritas tunggal setingkat kementerian yang khusus menangani transisi energi Indonesia dan mitigasi krisis iklim.

Menurut Eddy, langkah ini adalah instant credibility yang dibutuhkan Indonesia untuk serius memimpin ekonomi hijau Indonesia di mata dunia.

Gagasan ini muncul dari kesadaran bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya menghadapi climate change, melainkan telah memasuki fase krisis iklim (climate crisis) yang menuntut penanganan darurat dan sistematis.

“Krisis iklim bukan lagi isu lingkungan, melainkan isu eksistensial bangsa. Kita butuh kementerian yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor agar Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga memimpin dalam ekonomi hijau,” tegas Eddy Soeparno.

Tantangan Utama: Melumpuhkan Potensi Ekonomi Hijau

Eddy Soeparno menyoroti bahwa kelumpuhan kebijakan iklim di Indonesia saat ini disebabkan oleh masalah mendasar di tingkat birokrasi, yang ia sebut sebagai birokrasi tumpang tindih energi dan iklim.

Secara spesifik, ia mengidentifikasi tiga tantangan utama yang menghambat percepatan transisi energi dan investasi di sektor hijau:

1. Koordinasi Kebijakan (Policy Coordination): Terlalu banyak pihak dan regulasi yang terlibat, menyebabkan tumpang tindih dan konflik kepentingan.
2. Kejelasan Kebijakan (Policy Clarity): Regulasi yang ada tidak selalu jelas dan berpotensi berubah-ubah.
3. Konsistensi Kebijakan (Policy Consistency): Kurangnya kesinambungan kebijakan dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh konkret, para pelaku usaha yang ingin masuk ke sektor ekonomi karbon dilaporkan harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan belasan kementerian teknis. Kerumitan ini secara langsung melumpuhkan potensi Indonesia untuk menarik investasi baru dan membuka peluang pembiayaan baru dari komitmen global menghadapi perubahan iklim.

Solusi Radikal: Kementerian Khusus Transisi Energi dan Iklim

Pembentukan kementerian atau lembaga khusus sebagai otoritas tunggal iklim menjadi jawaban langsung untuk masalah koordinasi ini. Otoritas tunggal ini akan memiliki mandat yang kuat dan lintas sektor untuk:

• Menyatukan Regulasi: Mengintegrasikan berbagai peraturan yang selama ini tersebar dan seringkali bertentangan, memberikan kepastian hukum.
• Mempercepat Pengambilan Keputusan: Memangkas rantai birokrasi yang panjang, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap kondisi krisis iklim.
• Meningkatkan Kredibilitas Global: Menjadi simbol keseriusan Indonesia di mata dunia internasional dan investor.

Langkah ini diyakini akan mempercepat investasi di sektor energi terbarukan, mengembangkan ekonomi karbon, dan mengamankan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transformasi energi bersih.

Dukungan Legislatif dan Komitmen Global

Gagasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh upaya legislatif yang saat ini sedang diperjuangkan di DPR. Eddy Soeparno menyebutkan bahwa saat ini DPR bersama pemerintah sedang membahas empat Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial yang akan menjadi pilar hukum kebijakan iklim Indonesia ke depan, meliputi:

1. RUU Energi Terbarukan
2. RUU Ketenagalistrikan
3. RUU Migas
4. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

“Dengan regulasi yang jelas dan koordinasi yang kuat [di bawah satu komando], Indonesia bisa mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat komitmen global terhadap penanganan krisis iklim,” pungkasnya.

Dengan kekayaan sumber daya energi terbarukan dan dukungan legislatif yang progresif, Eddy Soeparno MPR percaya Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin global. Syaratnya hanya satu: kebijakan yang terintegrasi di bawah otoritas tunggal yang memprioritaskan krisis iklim sebagai isu eksistensial bangsa. (Sumber:Suara.com)