Kerugian Triliunan! Deklarasi Perang Prabowo Terhadap Penyelundupan Timah

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto melancarkan pukulan telak terhadap praktik ilegal yang merugikan negara, khususnya di sektor pertambangan.

Dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Jakarta pada Senin (22/9/2025), Presiden Prabowo dengan nada tinggi mengungkapkan adanya “perampokan sistemik” kekayaan alam Indonesia, dengan fokus utama pada timah ilegal dari Bangka Belitung (Babel).

Presiden Prabowo membeberkan fakta yang sangat mengkhawatirkan:

• Terdapat sekitar 1.000 lokasi penambangan timah ilegal yang beroperasi bebas di Bangka Belitung.
• Mirisnya, hampir 80 persen hasil timah dari wilayah tersebut selama ini diselundupkan ke luar negeri.

Menanggapi kondisi darurat ini, Presiden Prabowo mengeluarkan perintah tegas untuk memulai operasi besar-besaran yang melibatkan tiga pilar utama penegakan hukum dan keamanan negara: TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. 80 persen timah, kita, kita tutup!” tegas Presiden Prabowo.

Penyekatan Total: “Sampan pun Tidak Bisa Keluar”

Operasi ini diarahkan untuk melakukan penyekatan total di semua jalur laut dan darat Bangka Belitung. Presiden Prabowo mengakui bahwa para penyelundup sangat licin, menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari perahu-perahu kecil hingga memanfaatkan kapal penumpang besar seperti kapal feri untuk meloloskan timah curian.

Namun, era tersebut telah berakhir. Presiden memastikan bahwa celah sekecil apa pun akan ditutup, mengirimkan pesan tanpa kompromi kepada para pelaku. “Sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” ujarnya, menandakan tidak ada lagi toleransi untuk praktik kejahatan ini.

Target Penyelamatan Keuangan Negara Capai Rp45 Triliun

Penutupan jalur penyelundupan ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Presiden Prabowo memproyeksikan potensi dana negara yang dapat diselamatkan berkat penertiban tambang ilegal ini:

1. Rp22 triliun dalam waktu singkat September hingga Desember 2025.
2. Angka ini diperkirakan akan melonjak hingga Rp45 triliun pada tahun 2026 jika penindakan ini dilakukan secara konsisten dan efektif.

Target triliunan rupiah ini menegaskan bahwa tambang timah ilegal bukan hanya masalah lingkungan atau hukum, tetapi juga masalah kebocoran penerimaan negara yang selama ini menghambat kemakmuran rakyat.

Mengungkap Harta Karun: Perintah Khusus untuk ‘Rare Earth’

Dalam penelusuran masalah timah, Presiden Prabowo mengungkap fakta ekonomi tersembunyi yang bahkan mungkin belum disadari oleh banyak pejabat: nilai luar biasa dari limbah tambang timah.

Limbah atau tailing dari penambangan timah ternyata mengandung mineral yang sangat berharga yang dikenal sebagai tanah jarang (rare earth). Mineral ini memiliki peran vital dalam teknologi tinggi global, mulai dari mobil listrik hingga pertahanan.

“Limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi, saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang,” jelas Presiden.

Untuk mencegah mineral strategis ini ikut diselundupkan, Presiden Prabowo langsung memberikan instruksi khusus kepada Bea Cukai:

“Saya sekarang perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli kimia supaya (bisa) ngecek. Dia lihat pasir, padahal pasir ini nilainya luar biasa,” kata Prabowo.

Instruksi ini bertujuan agar negara mampu mengidentifikasi, memproses, dan memanfaatkan kekayaan mineral ini untuk kepentingan nasional, alih-alih membiarkannya dicuri atau dibuang sebagai limbah.

Kebijakan “Bersih-Bersih” Meluas ke Sektor Lain

Ketegasan Presiden Prabowo tidak hanya berhenti di sektor timah. Beliau memastikan bahwa upaya penertiban serupa akan diperluas untuk memberantas tambang-tambang ilegal di sektor mineral lainnya yang juga merajalela, termasuk:

• Nikel
• Batu Bara
• Bauksit

Prabowo menegaskan bahwa penindakan ini merupakan langkah awal untuk menertibkan, membersihkan, menutup tambang ilegal, atau mengambil alihnya untuk negara, demi memastikan seluruh kekayaan alam dikelola secara sah dan hasilnya kembali kepada rakyat.

Langkah ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dapat dimaksimalkan untuk program-program kesejahteraan dan pembangunan nasional. (Sumber:Suara.com)