Waket II DPRD Kapuas Berinto Apresiasi Panen Raya di Kapuas Timur

- Jurnalis

Kamis, 25 September 2025 - 07:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1TULAH.COM, KAPUAS – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menggelar audiensi bersama Yayasan Islam Al Amin Kapuas untuk membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi tenaga pendidik dan kependidikan swasta. Pertemuan ini berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Kapuas dan turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ilham Anwar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi para guru swasta agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN.

“Kami ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi yayasan dan tenaga pendidik swasta, sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Aspirasi ini penting karena menyangkut hak dasar para guru,” ungkap Ilham Anwar, Rabu (24/09/2025). 

Meski demikian, Ilham menegaskan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi bagi guru swasta, lantaran aturan yang berlaku belum memungkinkan.

“Daerah tidak punya kewenangan memberikan subsidi JKN bagi tenaga pendidik swasta karena terbentur regulasi. Namun aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke DPR RI Komisi X agar bisa diperjuangkan melalui revisi atau penambahan pasal di tingkat pusat,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi adanya perlindungan kesehatan yang lebih adil bagi para tenaga pendidik swasta di Kabupaten Kapuas.

1TULAH.COM, KAPUAS – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menggelar audiensi bersama Yayasan Islam Al Amin Kapuas untuk membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi tenaga pendidik dan kependidikan swasta. Pertemuan ini berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Kapuas dan turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ilham Anwar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi para guru swasta agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN. “Kami ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi yayasan dan tenaga pendidik swasta, sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Aspirasi ini penting karena menyangkut hak dasar para guru,” ungkap Ilham Anwar, Rabu (24/09/2025). Meski demikian, Ilham menegaskan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi bagi guru swasta, lantaran aturan yang berlaku belum memungkinkan. “Daerah tidak punya kewenangan memberikan subsidi JKN bagi tenaga pendidik swasta karena terbentur regulasi. Namun aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke DPR RI Komisi X agar bisa diperjuangkan melalui revisi atau penambahan pasal di tingkat pusat,” tegasnya. Audiensi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi adanya perlindungan kesehatan yang lebih adil bagi para tenaga pendidik swasta di Kabupaten Kapuas.

1TULAH.COM, KAPUAS – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menggelar audiensi bersama Yayasan Islam Al Amin Kapuas untuk membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi tenaga pendidik dan kependidikan swasta.

Pertemuan ini berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Kapuas dan turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ilham Anwar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi para guru swasta agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kalteng Dorong Barito Utara Optimalkan Potensi Daerah di Usia ke-76

“Kami ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi yayasan dan tenaga pendidik swasta, sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Aspirasi ini penting karena menyangkut hak dasar para guru,” ungkap Ilham Anwar, Rabu (24/09/2025).

Meski demikian, Ilham menegaskan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi bagi guru swasta, lantaran aturan yang berlaku belum memungkinkan.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

“Daerah tidak punya kewenangan memberikan subsidi JKN bagi tenaga pendidik swasta karena terbentur regulasi. Namun aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke DPR RI Komisi X agar bisa diperjuangkan melalui revisi atau penambahan pasal di tingkat pusat,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi adanya perlindungan kesehatan yang lebih adil bagi para tenaga pendidik swasta di Kabupaten Kapuas.

Penulis : Nova Elisa Putri

Berita Terkait

Harapan Politisi Golkar Kalteng di Hari Bhayangkara ke-80: Polri Makin Dicintai Rakyat!
Pemkab Barito Utara Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna I DPRD
Legislator Kalteng Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Korbankan Pembangunan Fisik Desa
Sering Pemadaman Bergilir, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS
Harganas ke-33: DPRD Kalteng Tekankan Peran Strategis Keluarga Bentuk Karakter dan Kepedulian Lingkungan
Ketua DPRD Kalteng Dorong Barito Utara Optimalkan Potensi Daerah di Usia ke-76
Wakil Ketua II DPRD Apresiasi Komitmen Polri untuk Masyarakat Barito Utara
Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya Sinergi

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:23 WIB

Harapan Politisi Golkar Kalteng di Hari Bhayangkara ke-80: Polri Makin Dicintai Rakyat!

Selasa, 30 Juni 2026 - 20:26 WIB

Pemkab Barito Utara Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna I DPRD

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:26 WIB

Legislator Kalteng Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Korbankan Pembangunan Fisik Desa

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:00 WIB

Sering Pemadaman Bergilir, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS

Selasa, 30 Juni 2026 - 04:08 WIB

Harganas ke-33: DPRD Kalteng Tekankan Peran Strategis Keluarga Bentuk Karakter dan Kepedulian Lingkungan

Senin, 29 Juni 2026 - 13:52 WIB

Ketua DPRD Kalteng Dorong Barito Utara Optimalkan Potensi Daerah di Usia ke-76

Senin, 29 Juni 2026 - 11:17 WIB

Wakil Ketua II DPRD Apresiasi Komitmen Polri untuk Masyarakat Barito Utara

Senin, 29 Juni 2026 - 11:10 WIB

Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya Sinergi

Berita Terbaru