Gebrak Kritik Pernyataan Presiden Prabowo: Dinilai Giring Opini untuk Sudutkan Rakyat!

1TULAH.COM-Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yang terdiri dari berbagai organisasi buruh dan HAM, mengkritik keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25-30 Agustus 2025. Gebrak menilai bahwa Presiden Prabowo berupaya menggiring opini publik untuk menyudutkan gerakan perlawanan rakyat.

Menurut Gebrak, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang menginstruksikan aparat untuk “menindak tegas” massa aksi yang dikaitkan dengan perusakan fasilitas umum dan tuduhan makar, dinilai sebagai upaya untuk mendelegitimasi perjuangan rakyat.

Narasi yang Dinilai Menyesatkan

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menyebut bahwa narasi yang dibangun oleh pemerintah seolah-olah gelombang protes tersebut adalah tindakan subversif. Padahal, menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut berakar dari persoalan struktural yang nyata dan semakin menekan kehidupan masyarakat.

Gebrak menduga, penggiringan opini ini sengaja dilakukan untuk melegitimasi tindakan represif aparat seperti penangkapan hingga penggunaan peluru karet terhadap massa aksi. Dalam pandangan mereka, Presiden Prabowo menyederhanakan masalah kompleks menjadi sekadar pelanggaran hukum, yang dinilai sebagai “narasi yang menyesatkan”.

“Hal ini menandakan Rezim Pemerintahan Prabowo telah gagal menyelami suasana kebatinan dan penderitaan rakyat akibat kebijakan yang diskriminatif dan serampangan oleh pemerintahannya sendiri,” tegas Sunarno, dikutip dari keterangan resminya.

Akumulasi Persoalan Ekonomi dan Politik

Gebrak menegaskan bahwa meluasnya unjuk rasa di 50 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan akumulasi dari persoalan ekonomi-politik yang mencekik rakyat. Beberapa persoalan yang disoroti Gebrak meliputi:

• Kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok, dan upah murah.
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
• Biaya kuliah yang mahal dan masalah perampasan tanah.

Menurut Sunarno, semua masalah tersebut mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang semakin parah. Ia juga menambahkan bahwa persoalan ekonomi ini erat kaitannya dengan degradasi demokrasi, arogansi pejabat, dan brutalitas aparat.

“Rakyat marah dan muak atas perilaku dan sikap elit politik yang nir-empati dan tidak sensitif terhadap penderitaan yang dihadapi oleh rakyat,” ujar Sunarno. Ia juga menuntut agar pemerintah tidak hanya sekadar “kongkow-kongkow” di Istana, tetapi juga menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan akar masalah penderitaan rakyat.

12 Tuntutan Gebrak untuk Pemerintah

Sebagai respons atas situasi ini, Gebrak menyampaikan 12 tuntutan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Hentikan brutalitas aparat, bebaskan peserta aksi dan aktivis, serta bentuk tim independen untuk mengusut pelanggaran HAM.
2. Bentuk pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang.
3. Reformasi total institusi kepolisian dan kembalikan TNI ke barak.
4. Reformasi total sistem pemilu dan partai politik.
5. Hapuskan hak istimewa, potong gaji pejabat dan alihkan untuk kesejahteraan rakyat.
6. Batalkan kenaikan tarif pajak bagi masyarakat menengah ke bawah.
7. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk menyita aset koruptor.
8. Turunkan harga pangan, listrik, BBM, dan batalkan kenaikan iuran BPJS.
9. Hapus sistem outsourcing, jamin upah layak, dan bangun industrialisasi nasional.
10. Tertibkan monopoli konsesi dan tanah, distribusikan kepada rakyat melalui reforma agraria. (Sumber:Suara.com)