Presiden Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan Anggota DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

- Jurnalis

Minggu, 31 Agustus 2025 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi delapan ketua umum partai politik di parlemen hingga ketua DPR RI dan Ketua MPR menyampaikan pernyataan bersama terkait situasi demonstrasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025) [Suara.com/ANTARA]

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi delapan ketua umum partai politik di parlemen hingga ketua DPR RI dan Ketua MPR menyampaikan pernyataan bersama terkait situasi demonstrasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025) [Suara.com/ANTARA]

1TULAH.COM-Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, menanggapi keresahan publik yang semakin meluas. Dalam kesempatan tersebut, ia mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah berencana mencabut sejumlah kebijakan kontroversial.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Ia menekankan pentingnya para wakil rakyat untuk selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dua Kebijakan Penting yang Akan Dicabut

Dalam konferensi pers, Prabowo menyebutkan dua kebijakan utama yang akan dicabut oleh pimpinan DPR:

  1. Penghentian tunjangan tambahan bagi anggota DPR. Besaran tunjangan ini telah menjadi sorotan dan kritik tajam dari masyarakat. Pencabutan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat.
  2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai pemborosan anggaran negara dan sering kali tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Penghentian sementara kunjungan ini menunjukkan komitmen DPR untuk lebih efisien dalam penggunaan dana publik.
Baca Juga :  Anggaran Aman! Menkeu Purbaya Jamin Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih Rp240 Triliun

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.

Partai Politik Ambil Langkah Tegas

Selain pencabutan kebijakan, Prabowo juga mengungkapkan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil sikap tegas terhadap anggotanya di DPR yang dianggap keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.

Langkah tegas tersebut adalah mencabut keanggotaan mereka dari DPR RI. Keputusan ini menunjukkan bahwa partai politik serius dalam menertibkan kadernya dan memastikan setiap anggota dewan selalu menjunjung tinggi integritas dan aspirasi rakyat.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan kembali pesan yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan ketua umum partai politik kepada seluruh anggota dewan. “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.

Baca Juga :  Bentengi Generasi Muda, Kemenag Siapkan Materi Bahaya LGBTQ Sejak Jenjang SD

Rapat Penting di Istana Negara

Sebelum pernyataan pers ini, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka yang hadir mendampingi Prabowo saat konferensi pers antara lain:

  • Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
  • Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid
  • Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan
  • Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Pertemuan ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggapi situasi yang sedang terjadi. Keputusan untuk mencabut kebijakan dan menindak tegas anggota yang bermasalah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas di tengah gejolak yang ada. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Bongkar Rekayasa Ujaran Kebencian di Balik Isu LGBTQ, FAMM Indonesia: Pengalihan Isu Kejahatan Negara
Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026: Menteri PU Dody Hanggodo Terancam Diganti Usai Gejolak Internal
Paredes Cekik Eric Garcia dan Dorong Gavi, Final Piala Dunia 2026 Nyaris Baku Hantam!
Dominasi Mutlak! 7 Rekor Mentereng Spanyol Usai Juara Piala Dunia 2026
Heriyus: Peningkatan Mutu Pendidikan Butuh Kolaborasi Semua Pihak
DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla
Miris! Belum Dua Tahun Menjabat, 15 Kepala Daerah Ini Sudah Jadi Tersangka KPK
Bentengi Generasi Muda, Kemenag Siapkan Materi Bahaya LGBTQ Sejak Jenjang SD
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 10:45 WIB

Bongkar Rekayasa Ujaran Kebencian di Balik Isu LGBTQ, FAMM Indonesia: Pengalihan Isu Kejahatan Negara

Senin, 20 Juli 2026 - 10:33 WIB

Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026: Menteri PU Dody Hanggodo Terancam Diganti Usai Gejolak Internal

Senin, 20 Juli 2026 - 07:02 WIB

Paredes Cekik Eric Garcia dan Dorong Gavi, Final Piala Dunia 2026 Nyaris Baku Hantam!

Minggu, 19 Juli 2026 - 20:36 WIB

Heriyus: Peningkatan Mutu Pendidikan Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:29 WIB

DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla

Minggu, 19 Juli 2026 - 15:42 WIB

Miris! Belum Dua Tahun Menjabat, 15 Kepala Daerah Ini Sudah Jadi Tersangka KPK

Minggu, 19 Juli 2026 - 14:48 WIB

Bentengi Generasi Muda, Kemenag Siapkan Materi Bahaya LGBTQ Sejak Jenjang SD

Minggu, 19 Juli 2026 - 14:36 WIB

Komisi II DPR Wacanakan Penerapan KPI Mengikat, ASN Tidak Produktif Siap-siap Out!

Berita Terbaru