Pemkab Murung Raya Dorong Optimalisasi Satu Data Indonesia

1tulah.com, PURUK CAHU – Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin, memimpin rapat penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Aula Setda Gedung A, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen antar instansi dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi.

Dalam arahannya, Wabup Rahmanto menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara OPD sebagai produsen data dengan Dinas Kominfo SP selaku walidata. “Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan agar tepat sasaran,” ujarnya.

Rahmanto juga mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya data yang valid, kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SDI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak. Ia menghimbau agar setiap OPD memastikan pengisian data sektoral dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, serta aktif berkoordinasi dengan walidata daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, menyampaikan bahwa rapat penyelenggaraan SDI ini dilaksanakan selama tiga hari dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kualitas data sektoral di Murung Raya semakin meningkat dan dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tepat sasaran. “Saya sampaikan saat ini dalam penyelenggaraan SDI di Murung Raya terkendala beberapa masalah, seperti belum semua OPD konsisten memperbaharui data, SDM pengelola data masih terbatas, keterbatasan infrastruktur TIK dan belum optimalnya standar metadata sektoral,” kata Rahmat. (Sur)