Pemerintah Prioritaskan Rekrutmen Guru dan Perlindungan Anak untuk Sekolah Rakyat

1TULAH.COM-Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat dengan memfokuskan pada dua aspek krusial: rekrutmen tenaga pendidik berkualitas dan pemenuhan sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Langkah ini diambil seiring dengan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program pendidikan inklusif ini, di mana lebih dari 9.000 calon siswa telah teridentifikasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa setelah proses asesmen calon siswa melalui pertemuan dengan orang tua, fokus utama saat ini adalah mempersiapkan calon guru dan tenaga pendidik yang akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan berkualitas di Sekolah Rakyat.

“Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Diperkirakan, Sekolah Rakyat akan membutuhkan antara 1.600 hingga 2.000 pengajar untuk melayani 100 titik sekolah yang direncanakan. Kebutuhan ini menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan yang akan diterima oleh para siswa.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKN, dan Kementerian PPPA, yang semuanya menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional ini.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pihaknya memiliki dua mandat utama sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

“Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” jelas Rini.

Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Mekanismenya akan serupa dengan rekrutmen PPPK yang telah berjalan, dengan kapasitas fasilitas seleksi yang memadai untuk menampung calon guru dalam waktu singkat.

“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” ungkap Haryomo.

Hingga saat ini, 65 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah telah siap secara bangunan untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026. Program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, sesuai dengan arahan Presiden.

Selain fokus pada tenaga pendidik, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan sistem perlindungan anak di lingkungan Sekolah Rakyat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak tetapi juga merasa aman dan terlindungi selama proses belajar.

Gus Ipul sebelumnya telah menekankan bahwa tidak akan ada tes akademik untuk masuk Sekolah Rakyat. Calon murid yang terdata dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan melalui tahapan verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan BPS. Selanjutnya, calon murid akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan mereka mengikuti masa orientasi dan matrikulasi.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif jika ditemukan calon murid dengan kondisi kesehatan tertentu, dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pengobatan dan pemulihan kesehatan mereka.

Dengan fokus yang jelas pada rekrutmen guru berkualitas dan sistem perlindungan anak yang kuat, pemerintah optimis bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pendidikan yang efektif dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Komitmen dari berbagai pihak menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan program prioritas nasional ini demi masa depan generasi penerus bangsa. (Sumber:Suara.com)