Komisi II DPRD Kalteng Desak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang: Infrastruktur Jangan Jadi Beban Pemerintah!

1TULAH.COM-Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti, menyampaikan sorotan tajam terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, di berbagai kabupaten di Bumi Tambun Bungai.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan urgensi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan tambang terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional mereka.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menunjukkan perhatian serius terhadap dampak masif dari eksploitasi sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kami menilai, perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” tegas Noor Fazariah pada Selasa (13/5/2025), menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik beberapa perusahaan yang terkesan abai terhadap dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah wajib menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu wujud komitmen yang mendesak untuk direalisasikan adalah kontribusi aktif perusahaan dalam pemeliharaan infrastruktur publik di wilayah operasional mereka. Kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya seringkali terjadi akibat lalu lintas kendaraan berat dan aktivitas pertambangan, dan hal ini seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan.

“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewajibkan perusahaan tambang ikut andil dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur di sekitarnya. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan,” tandas Noor Fazariah dengan nada serius.

Menurut Noor Fazariah, perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat aktivitas pertambangan tidak seharusnya menjadi beban sepenuhnya pemerintah daerah. Keterlibatan langsung perusahaan sangat krusial agar pembangunan dapat berjalan merata dan keberadaan tambang memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi Golkar DPRD Kalteng berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan tambang agar lebih berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat luas. Mereka berjanji akan terus memantau dan mendorong implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dari setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Tengah.

Harapan besar disematkan pada pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Keterlibatan aktif perusahaan tambang dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. (Ingkit)