Puan Maharani Desak Berikan Perlindungan Maksimal Usai Ditemukan 16 Kosmetik Berbahaya Tak Berlabel Halal

- Jurnalis

Rabu, 23 April 2025 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

1TULAH.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa temuan 16 item kosmetik mengandung bahan berbahaya bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan jutaan konsumen Indonesia, terutama perempuan.

Ia menyebut hal ini sebagai peringatan serius dan mendesak pemerintah agar hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dalam aspek keselamatan dan transparansi produk.

Puan menyoroti lemahnya sistem pengawasan, baik terhadap produk kosmetik berbasis kontrak produksi maupun barang impor, yang dinilai rawan kebocoran terhadap zat berbahaya seperti merkuri, timbal, asam retinoat, hidrokuinon, dan pewarna K10.

Baca Juga :  Mengapa Gen Z Terobsesi Podcast Horor Seperti Morbid? Lebih dari Sekadar Sensasi Merinding

Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pengawasan aktif, menyeluruh, dan berbasis teknologi.

Pemerintah juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memastikan distribusi serta pelabelan kosmetik menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Puan juga menanggapi temuan 9 batch produk pangan olahan yang terbukti mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi tersebut dalam kemasan.

Ia menyebut persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan berkaitan langsung dengan keyakinan dan hak dasar konsumen Muslim. Karena itu, ia mendorong agar sinergi antara BPJPH, BPOM, dan kementerian terkait ditingkatkan.

Baca Juga :  Kekuatan Jampidsus dalam Pemberantasan Korupsi: Melawan Buzzer hingga Bongkar Korupsi Jaringan Besar

Puan menambahkan bahwa pengawasan makanan halal harus segera dibenahi demi menjaga citra industri pangan nasional.

Ia memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak ditangani serius, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan dari pasar halal global.

Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pelopor dalam sistem jaminan produk halal yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Tegas! DPRD Kalteng Desak Sanksi Berat untuk PBS Tak Kooperatif Soal Jalan Rusak
Aksesibilitas Masjid Pemerintah Nihil! P3M Temukan Banyak Masjid Tak Ramah Disabilitas
Kekuatan Jampidsus dalam Pemberantasan Korupsi: Melawan Buzzer hingga Bongkar Korupsi Jaringan Besar
DPRD Barsel Beri Rekomendasi Penting untuk LKPJ Bupati 2024: Soroti Perbaikan Kinerja Pemda
Kapal Tenggelam di Perbatasan RI-Singapura, 30 ABK Berhasil Dievakuasi Tim SAR
Jakarta Macet! Ribuan Ojol Geruduk Patung Kuda Tuntut Keadilan Biaya Aplikasi
Sri Mulyani Peringatkan Dunia: Perekonomian Global Suram, Perang Dagang Ancam Stabilitas
Skandal Mobil Dinas PWI Bartim Terkuak: Pelat Palsu dan Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:18 WIB

Tegas! DPRD Kalteng Desak Sanksi Berat untuk PBS Tak Kooperatif Soal Jalan Rusak

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:11 WIB

Aksesibilitas Masjid Pemerintah Nihil! P3M Temukan Banyak Masjid Tak Ramah Disabilitas

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:02 WIB

Kekuatan Jampidsus dalam Pemberantasan Korupsi: Melawan Buzzer hingga Bongkar Korupsi Jaringan Besar

Rabu, 21 Mei 2025 - 07:50 WIB

DPRD Barsel Beri Rekomendasi Penting untuk LKPJ Bupati 2024: Soroti Perbaikan Kinerja Pemda

Selasa, 20 Mei 2025 - 14:42 WIB

Kapal Tenggelam di Perbatasan RI-Singapura, 30 ABK Berhasil Dievakuasi Tim SAR

Selasa, 20 Mei 2025 - 14:10 WIB

Jakarta Macet! Ribuan Ojol Geruduk Patung Kuda Tuntut Keadilan Biaya Aplikasi

Selasa, 20 Mei 2025 - 13:58 WIB

Sri Mulyani Peringatkan Dunia: Perekonomian Global Suram, Perang Dagang Ancam Stabilitas

Selasa, 20 Mei 2025 - 11:15 WIB

Skandal Mobil Dinas PWI Bartim Terkuak: Pelat Palsu dan Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Berita Terbaru