Prabowo Harus Bergerak Cepat! Tarif Trump Ancam PHK Massal dan Resesi Ekonomi Indonesia

1TULAH.COM-Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump menjadi alarm keras bagi perekonomian Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai krusial untuk segera mengambil langkah strategis dan taktis dalam merespons kebijakan yang berpotensi memicu gelombang PHK massal hingga ancaman resesi di tengah sengitnya perang dagang global.

Trump secara agresif menetapkan tarif impor dasar sebesar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke Amerika Serikat. Namun, bagi negara-negara yang memiliki surplus perdagangan signifikan dengan AS, termasuk Indonesia, tarif yang dikenakan bisa jauh lebih tinggi.

Saat ini, Indonesia menghadapi tarif balasan hingga 32 persen dari AS. Trump mengklaim kebijakan ini sebagai respons atas tarif impor Indonesia terhadap produk AS yang mencapai 64 persen. Kebijakan ini jelas menjadi pukulan telak bagi daya saing ekspor Indonesia dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Tarif Trump: Penghambat Serius Pertumbuhan Ekonomi Prabowo

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS akan menjadi penghambat serius bagi ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Bahkan, skenario yang lebih mengkhawatirkan, Bhima memprediksi ekonomi Indonesia bisa gagal tumbuh di atas 5 persen pada akhir 2025.

“Bahkan skenario ini masih moderat, skenario terburuk resesi di kuartal IV 2025,” ungkap Bhima kepada Suara.com, Selasa (8/4/2025).

Penyebabnya sangat jelas. Tarif balasan AS akan secara signifikan menekan volume ekspor Indonesia. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Kamboja, Vietnam, dan bahkan raksasa ekonomi China, berpotensi membanjiri pasar domestik Indonesia dengan produk-produk murah akibat pengalihan ekspor mereka dari AS.

Sektor-sektor yang paling berisiko terdampak kebijakan ini antara lain elektronik, pakaian jadi, alas kaki, mainan anak, dan berbagai produk konsumsi lainnya.

Industri Padat Karya di Ujung Tanduk, Gelombang PHK Mengintai

Kebijakan tarif Trump akan semakin memperburuk kondisi industri lokal, terutama sektor padat karya. Harga barang impor yang lebih murah akan menggerus daya saing produk dalam negeri. Akibatnya, produksi akan melambat dan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin nyata.

Bhima Yudhistira mendesak pemerintah untuk segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Menurutnya, regulasi tersebut justru membuka lebar keran impor dan memperparah situasi yang sudah genting. Data Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2024 mencatat 77.965 pekerja terkena PHK, sebuah lonjakan signifikan dari 64.855 orang pada tahun 2023. Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi yang paling terpukul.

Selain revisi regulasi, Bhima juga menyarankan pemberian insentif konkret bagi industri yang terdampak. Beberapa usulan yang diajukannya antara lain diskon tarif listrik 50 persen selama 9 bulan untuk industri padat karya dan otomotif-elektronik, serta penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps untuk mempermudah akses kredit murah bagi pelaku industri dan UMKM.

“Juga atur ulang efisiensi belanja pemerintah yang terlalu brutal karena ekonomi butuh stimulus belanja pemerintah,” tambahnya.

Dampak Makro Tak Terlalu Besar, Namun Sektor Padat Karya Sangat Rentan

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengakui bahwa dampak tarif AS terhadap Indonesia secara makro mungkin tidak sebesar negara lain. Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan turun -0,05 persen. Hal ini disebabkan karena ketergantungan ekspor Indonesia pada negara-negara yang langsung terdampak tarif AS tidak terlalu besar.

Namun, Andry menekankan bahwa tekanan yang signifikan tetap akan dirasakan, terutama di sektor manufaktur dan padat karya. Data menunjukkan ekspor sektor manufaktur lainnya turun tajam hingga -36,97 persen, peralatan listrik -13,99 persen, mineral non-logam -10,13 persen, serta tekstil dan pakaian jadi turun -9,16 persen.

“Sektor padat karya makin rentan. Padahal sektor inilah tulang punggung ekspor dan penyerap tenaga kerja,” tegas Andry dalam laporan “Tarif Trump Mengancam, Ekspor Indonesia Tertekan”.

Langkah Diplomatik: Tim Ekonomi Prabowo Terbang ke Washington

Menyadari ancaman serius ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat dengan mengirim tim ekonomi ke Washington. Tiga nama penting ditugaskan untuk misi krusial ini: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menlu Sugiono. Tujuan utama mereka adalah menegosiasikan tarif resiprokal ala Trump melalui jalur diplomatik.

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencari solusi damai, mengingat AS adalah mitra strategis yang penting. Indonesia membutuhkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Beberapa tawaran negosiasi telah disiapkan, termasuk revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), deregulasi kebijakan non-tarif melalui relaksasi aturan TKDN sektor ICT bagi perusahaan AS, evaluasi aturan larangan dan pembatasan impor (lartas), percepatan sertifikasi halal, dan potensi relaksasi tambahan di sektor perdagangan.

Pemerintah juga menawarkan konsep balancing trade dengan membeli lebih banyak produk AS, mulai dari kedelai, alat-alat teknik, hingga LPG, LNG, dan migas melalui Pertamina.

“Surat resmi dari Indonesia sudah diterima oleh Pemerintah AS. Dubes Amerika juga sudah minta waktu untuk bahas kelanjutannya,” jelas Airlangga dalam sebuah sarasehan ekonomi.

Pembentukan Satgas PHK: Langkah Mitigasi Mendesak

Dalam forum yang sama, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Usulan ini langsung direspon positif oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira bentuk Satgas PHK segera,” tegas Prabowo.

Prabowo menginginkan Satgas ini bersifat lintas sektor, melibatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan. Tugas utama Satgas ini tidak hanya untuk mitigasi dampak PHK, tetapi juga mencari solusi jangka panjang atas potensi gelombang PHK akibat tekanan ekonomi global dan perang dagang.

Peringatan dini soal PHK di sektor padat karya memang bukan isapan jempol. Pemerintah sendiri telah mencoba menahan laju PHK melalui insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta, yang tertuang dalam PMK No. 10/2025.

“Jadi tidak ada alasan untuk PHK,” tegas Airlangga, sambil mendorong pengusaha untuk bertahan dan melakukan diversifikasi pasar di tengah ketidakpastian global.

Kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump adalah tantangan besar yang tidak bisa dianggap remeh oleh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk segera mengambil langkah strategis dan taktis, baik melalui jalur diplomasi maupun kebijakan ekonomi dalam negeri.

Revisi regulasi yang menghambat daya saing, pemberian insentif yang tepat sasaran, dan pembentukan Satgas PHK adalah beberapa langkah mendesak yang perlu segera direalisasikan untuk melindungi ekonomi nasional dari ancaman PHK massal dan potensi resesi di tengah memanasnya perang dagang global. (Sumber:Suara.com)