Aktivis 98 dan Mantan Aktivis BEM SI Minta Mahasiswa Obyektif dan Rasional dalam Menilai Kebijakan Pemerintah

1TULAH.COM-Khalid Zabidi, seorang aktivis reformasi 98 dari ITB, dan Fauzan Irvan, mantan aktivis BEM SI, menyerukan kepada mahasiswa untuk bersikap obyektif dan rasional dalam menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menekankan pentingnya memahami konteks dan mengkaji informasi secara mendalam sebelum menyampaikan aspirasi.

100 Hari Kerja Presiden Prabowo

Khalid Zabidi mengingatkan bahwa masa kerja Presiden Prabowo baru mencapai 100 hari pertama. Menurutnya, pemerintah telah melakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara untuk menjalankan program terbaik bagi rakyat.

“Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat,” ujar Khalid kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Komunikasi dan Publikasi Pemerintah

Khalid juga menyoroti kemungkinan adanya kesalahpahaman di level masyarakat, termasuk mahasiswa, akibat gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mereka.

“Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi publik pemerintah kepada publik, masyarakat tidak mendapatkan substansi dan manfaat dari program pemerintah Prabowo,” tegas Khalid Zabidi.

Kajian Aspirasi Mahasiswa

Fauzan Irvan mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya mengkaji aspirasi yang disuarakannya. Ia mencontohkan salah satunya adalah masalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan mengakibatkan terhentinya beasiswa, kenaikan UKT, dan tidak dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) dosen.

Menurut Fauzan, kekhawatiran tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco. Keduanya telah memberikan konferensi pers yang menjelaskan bahwa tidak ada penghentian beasiswa, kenaikan UKT, maupun tidak dibayarkannya tukin dosen.

“Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen,” tutur Fauzan.

Komitmen Pemerintah Terhadap Tukin Dosen

Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah untuk memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa.

“Saya berharap tukin dosen segera dibayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram,” pinta Fauzan Irfan.

Lebih lanjut, Fauzan meminta mahasiswa untuk mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan.

“Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

Seruan dari aktivis 98 dan mantan aktivis BEM SI ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih obyektif dan rasional dalam menilai kebijakan pemerintah. Dengan kajian yang mendalam dan informasi yang akurat, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang lebih konstruktif dalam pembangunan bangsa. (Sumber:Suara.com)