1TULAH.COM, Amuntai – Persoalan banjir tahunan yang terus melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), akhirnya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya dari LSM SECI (Sosial Ekonomi Cultural Indonesia) dan DPRD HSU, Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD HSU, Ketua LSM SECI, H Didi Buhari, menyampaikan bahwa permasalahan banjir tahunan yang terus menerus melanda wilayah HSU, merupakan air kiriman dari kabupaten tetangga.
“Banjir tahunan yang kerap melanda Kabupaten HSU, merupakan kiriman dari Tabalong dan Balangan, hal ini terus menerus terjadi setiap tahun. Tidak menutup kemungkinan banjir ini terjadi adanya campur tangan manusia, atau aktivitas tambang batu bara,” ucapnya di hadapan Ketua DPRD, Ketua Komisi I, II dan III beserta sejumlah SKPD di lingkup Pemkab HSU.
Menurut Didi Buhari, DPRD HSU harus membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji dan mendalami persoalan ini.

Banjir di HSU tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan juga oleh debit air yang berasal dari Tabalong dan Balangan.
“Kegiatan aktivitas pertambangan juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap bencana ini. Tambang dengan izin AMDAL hingga kedalaman 200 meter jelas membuka potensi genangan dan rembesan air yang luar biasa besar,” beber Ketua LSM SECI.
Indikasi adanya peran manusia dalam banjir tahunan, Ketua DPRD HSU, H Fadillah, menyambut usulan tersebut dengan serius. Ia bahkan mengapresiasi langkah konkrit yang diambil oleh Ketua LSM SECI.
“Adanya indikasi campur tangan manusia, terutama dari aktivitas tambang, memang perlu kita telusuri. Pembentukan Pansus adalah langkah masuk akal dan sangat mendesak,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan strategis RDP, terkait banjir tahunan yang melanda wilayah HSU, hal ini merupakan tindak lanjut jawaban surat yang dilayangkan Ketua LSM SECI kepada DPRD HSU.
“Surat dari Ketua LSM SECI, H Didi Buhari, menjadi langkah awal dalam membuka diskusi terkait penanganan banjir tahunan yang kerap melanda HSU. DPRD HSU akan mendukung adanya pembentukan Pansus,” kata Ketua DPRD Fadillah.
Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPRD HSU, H Mukhsin Haita angkat bicara, bahwa ia menyetujui penuh adanya pembentukan Pansus, di mana ia mengusulkan pembentukan dua Pansus sekaligus.
“Secara pribadi saya memberikan apresiasi terhadap keberanian H Didi Buhari menyampaikan hal ini. Saya mengusulkan pembentukan dua Pansus, yakni Pansus Investigasi untuk menyelidiki faktor penyebab banjir, dan Pansus mitigasi yang fokus pada solusi jangka panjang,” pungkas Ketua Komisi II DPRD HSU.
Ketua Komisi II DPRD HSU, H Mukhsin Haita, juga menambahkan, rencananya kedua Pansus ini nantinya, akan menggandeng sejumlah tenaga ahli, yang akan terlibat dalam merumuskan permasalahan ini.
“Banjir kiriman dari kabupaten tetangga memang nyata, tetapi dampak dari aktivitas pertambangan juga tidak bisa kita abaikan. Semua ini harus kita selesaikan secara komprehensif,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR HSU, Amos Silitonga, menyebut banjir ini sebagai persoalan bersama yang membutuhkan sinergi luas.
“HSU tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus menggandeng kabupaten lain seperti HSS dan HST, bahkan melibatkan provinsi hingga Pemerintah Pusat. Langkah strategis seperti normalisasi sungai dan penggalian sungai mati harus segera digerakkan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pada April 2023, lima kabupaten terdampak banjir telah bersepakat menjalankan program mitigasi bersama. Namun, hingga kini, upaya tersebut belum berjalan secara optimal.
Dengan pembentukan Pansus ini, masyarakat HSU kini menaruh harapan besar pada langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah.
Selain memberikan solusi jangka panjang, upaya ini juga diharapkan mampu membuka mata semua pihak terkait pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Penulis: Windi Hidayat
Editor: Aprie