Legislator Barut Haji Tajeri: Banyak Keluhan Pungutan Mahal Parkir di RSUD Muara Teweh Tanpa Karcis-Helm Hilang!

1tulah.com, MUARA TEWEH – Warga sejumlah desa di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, mengeluhkan soal mahalnya tarif parkir di RSUD Muara Teweh.

Selain parkir yang mahal, diduga tak ada karcis resmi dikeluarkan pihak pengelola di satu-satunya rumah sakit di Barut itu.

Hal itu diungkapkan legislator DPRD Barut, Haji Tajeri, kepada 1tulah.com, Kamis pagi, 14 November 2024.

Haji Tajeri menyatakan, banyaknya keluh kesah dari masyarakat Barut yang dia terima berkaitan dengan pungutan parkir di RSUD Muara Teweh, selain mahal juga tanpa karcis. Helm hilang juga tidak ada tanggung jawab dari pengelola parkir.

“Saya sebagai wakil rakyat yang dititipkan amanah dari masyarakat Barito Utara, khususnya masyarakat Kecamatan Teweh Tengah Dapil Barito 1 merasa bingung dan heran, sudah berulang kali kami minta kepada pemerintah daerah agar pungutan biaya parkir khusus RSUD ditiadakan,” kata legislator Barut Haji Tajeri.

Menurut dia, sampai saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Barut juga pihaknya sampaikan, tapi faktanya tetap dipungut, apakah tidak ada lagi sumber PAD, sekarang APBD Barut sudah mencapai Rp 3 triliun lebih.

“Keluh kesah ini muncul saat saya melakukan reses ke warga di Desa Sei Rahayu 1 dan Sei Rahayu 2 serta dari keluarga pasien beberapa hari ini, bahkan biaya parkir harus dibayar berulang kali,” ungkap dia.

“Keluarga pasien keluar halaman parkir RSUD mau ambil obat atau tebus di apotek luar, ambil makanan, ambil ganti pakaian, kembali ke rumah sakit, keluar bayar lagi, apakah seperti ini pelayanan pihak RSUD? Cuma cari cuan kepada masyarakat yang sudah mendapat musibah keluarganya yang sakit? Sudah sakit ditambah sakit lagi,” lanjut Haji Tajeri.

Dirinya sebagai wakil rakyat yang dititipkan amanah oleh masyarakat meminta kepada pemerintah daerah agar segera menghentikan pungutan biaya parkir di RSUD Muara Teweh.

Dia juga mempertanyakan, apakah Barut kekurangan sumber dana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih banyak sumbernya, tinggal bagaimana mau atau bekerja untuk menggalinya.

“Saya sudah telepon Kadis Perhubungan, katanya yang kelola parkir di rumah sakit adalah RSUD Muara Teweh sendiri, karena sudah BLUD, jadi kewenangan ada dengannya, saya komunikasi dengan Humas RSUD Muara Teweh, Silakan Pa Haji komunikasi dengan Direktur RSUD jawab mereka,” tandas Haji Tajeri.

Dia juga meminta, semoga harapan masyarakat Barut berkaitan dengan ini bisa dipastikan tidak ada lagi pungutan biaya parkir.

Penulis: Aprie

Editor: Aprie