Paripurna Perubahan APBD Gagal, DPRD Barut Serahkan ke Gubernur Kalteng

1TULAH.COM, Muara Teweh- Rapat paripurna perubahan APBD 2024 kembali gagal. Lagi- lagi karena tak memenuhi kuorum.

Dari 25 anggota DPRD yang hadir 14 orang fraksi Demokrat, PDI P dan Fraksi Karya Indonesia Raya.

Sementara 11 anggota dari fraksi PKB dan Fraksi Aspirasi Rakyat, tidak hadir tanpa keterangan.

“Karena tidak memenuhi kuorum dan berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (1l huruf b tahun 2019, tentang tata tertib DPRD maka rapat paripur a ini tidak memenuhi kuorum,” kata Ketua Sementara DPRD Barut, Hj Mery Rukaini, saat memimpin paripurna, Senin 30 September 2024.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Mentri Dalam Negri nomor 15 tahun 2023, tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran tahun 2024, batas pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir dalam hal pada tanggal 30 September 2024.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (3) rapat tidak kuorum yang telah ditunda sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam, dan ketentuan Pasal 121 Ayat (4) Rapat ditunda paling lama 3 hari dan belum juga terpenuhi.

“Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 121 Ayat (5) Rapat tidak dapat mengambil Keputusan dan Penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” kata Mery.

Meski paripurna gagal, 3 fraksi yang hadir tetap menyerahkan pendapat akhir fraksi ke pimpinam rapat.

“Kita selalu memperjuangkan kepentingan rakyat bukan golongan,” kata anggota fraksi Karya Indonesia Raya,” kata Tajeri. (*)