Pansus II DPRD Kapuas Godok Dua Raperda: Perda Perangkat Daerah dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

1tulah.com, KUALA KAPUAS – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kapuas tengah menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yaitu perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan juga Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Selain pembahasan internal dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, Pansus II juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk mempelajari referensi dan best practice terkait Raperda tersebut.

Ketua Pansus II DPRD Kapuas, Darwandie, menjelaskan bahwa Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan perda baru yang diharapkan dapat memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat adat di Kabupaten Kapuas.

“Intinya dengan Perda ini nanti kita berharap ada pengakuan lebih lanjut terkait dengan posisi masyarakat hukum adat kita, baik secara kelembagaan, perseorangan, pengelolaan kawasan, hak kepemilikan terhadap tanah, dan lain sebagainya,” ujar Darwandie, Senin (20/5/2024).

Darwandie menambahkan bahwa Raperda ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kawasan-kawasan adat dan memastikan agar masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara berkelanjutan.

Sementara itu, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja perangkat daerah dengan kebutuhan dan perkembangan daerah saat ini.

“Baik referensi berupa administratif atau referensi dari daerah yang sudah implementatif yang sudah melaksanakan Perda perubahan ini,” jelas Darwandie.

Editor: Aprie