Sejumlah Tokoh Kecam Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Presiden Jokowi, Puncaknya di Pemilu 2024

1TULAH.COM-Periode pemerintahan rejim Presiden Joko Widodo menorehkan sejarah buruk dalam sistem demokrasi di Indonesia, puncaknya adalah saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sejumlah tokoh militer, pemuda, hingga budayawan meresmikan pembentukan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Dalam peresmianya mereka membacakan deklarsi yang dipimpin Sekretaris Eksekutif Sekber FPDR Rudy SKamri. Sekretariat bersama forum penyelemat demokrasi dan reformasi Sekber FPDR didirikan pada tanggal 9 Maret 2024.

“Satu Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih, dengan patriotisme yang tinggi. Berjuang bagiterwujudnya cita-cita proklamasi 17Agustus 1945, berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa Pancasila, UUD 1945 guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional,” kata Rudy.

Kedua, Sekber F-PDR disebut berjuang bagiterwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi dan korupsi.

“Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktek nyata abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi, baik secara langsung dan tidak langsung. Dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02,terutama keterlibatan anak sulungnya yang bernama Gibran Rakabuming Raka,” ujarRudy.

“Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk dan paling brutal dalam sejarah pemilu di Indonesia, karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” kata Rudi melanjutkan.

Keempat, Sekber F-PDR membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang akan menyatukan diri dalam perjuangan mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan, mengedepankan supermasi hukum dan memastikan netralitas negara.

Di poin kelima, Sekber F-PDR disebut sebagai pusat koordinasi, pusat komunikasi, dan pusat perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan dan gerakan rakyat.

“Berkaitan dengan haltersebut maka Sekber F-PDR akan secara rutin mengadakan mimbar bebas di rumah perjuangan ini. Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatinan dan matinya demokrasi di Indonesia. Dan mengundang seluruh pihak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan rakyat bangsa dan negara,”jelas Rudy.

Adapun sejumlah tokoh yang ikut meresmikan Sekber F-PDR di antarnaya TB Hasanuddin, eks Kepala StafAngkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militerConnie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. (Sumber:Suara.com)