5 Fraksi di DPRD Barito Utara Meminta Pemkab Tindaklanjuti Temuan BPK RI pada APBD Tahun 2022

- Jurnalis

Kamis, 13 Juli 2023 - 17:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi : DPRD Kabupaten Barito Utara kembali jadwal paripurna Raperda Perubahan APBD tahun 2024. Foto.dok 1tulah.com

Foto ilustrasi : DPRD Kabupaten Barito Utara kembali jadwal paripurna Raperda Perubahan APBD tahun 2024. Foto.dok 1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – 5 dari 6 fraksi pendukung dewan di DPRD Barito Utara, memberi catatan penting terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara saat menyampaikan pendapat akhir Raperda pertanggungjawaban bupati Barito Utara tahun 2022, Selasa 11 Juli 2023.

ke 5 fraksi itu mengingatkan dan memberi saran masukan agar Pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan yang tidak sesuai perundang-undangan oleh BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah.

Adapun ke 5 fraksi itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan(F-PDI P), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS). Sedang satu fraksi yang tidak mempertanyakan terkait temuan BPK RI kalteng adalah fraksi Partai Persatuan pembangunan (F-PPP).

Baca Juga :  Mura Bekali Organisasi Perempuan dengan Pelatihan Manajemen

Sayangnya dalam pendapat akhir fraksi-fraski pendukung dewan tak merinci jelas, bidang dan poin apa adanya temuan-temuan BPK RI, dalam penyampaian pendapat akhir mereka.

Hanya satu fraksi yang menerangkan temuan BPK RI terkait aset, yaitu fraksi Gerindra.

Baca Juga :  PT SMM Bersama Pemerintah Daerah Resmikan Gereja GPDI Desa Pendreh

“Hal-hal yang menjadi saran dan koreksi berkaitan dengan temuan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dari BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah, agar segera ditindaklanjuti secepatnya,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Hj Sofia, Selasa 11 Juli 2023.

Namun 6 fraksi pendukung dewan di DPRD Barito Utara, semua dalam pendapat akhirnya terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, semua menerima untuk selanjutnya dijadikan peraturan daerah (perda). (*)

 

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru