1TULAH.COM, Muara Teweh – Dinas Perindustrian dan perdagangan Barito Utara membeberkan ragam masalah dugaan penyelewengan LPG bersubsidi yang membuat harga jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Barito Utara, Jainal Abidin, saat rapat bersama FKPD dan dinas intansi terkait, Senin 10 Juli 2023 mengatakan, antara lain :
- Hasil pemantauan dan laporan masyarakat, agen dan pangkalan diduga belum sepenuhnya mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah. Padahal agen sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- Harga LPG bersubsidi 3 kilogram yang beredar di masyarakat kisaran harga kekinian Rp38.000 sampai dengan Rp45.000 dalam kota Muara Teweh. Sedangkan harga diluar kota mencapai harga Rp55.000 per tabung.
- Penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram dilakukan secara terbuka yang seharusnya tertutup.
- Penyaluran LPG 3 kilogram dilakukan sampai ke kios-kios dan mengakibatkan harga jual semakin mahal.
- Jumlah terbaru pangkalan di Barito Utara sebanyak 155 pangkalan. Namun terdapat beberapa pangkalan fiktif khususnya di luar Kota Muara Teweh.
- Diduga ada agen yang menjual dengan harga tinggi dan menyalurkan LPG bersubsidi ke pangkalan tidak resmi.
“Saya juga terjun langsung menanyakan ke pedagang pengecer. Dari mana mereka dapat barang dan berapa harga di dapat dari pemasok. Jadi selain laporan warga kami juga dapat curhat dari pedagang pengecer dan para pemilik pangkalan,” kata Jainal Abidin.
Dia juga menerangkan hal yang telah dilakukan maksimal jajarannya dalam mengendalikan harga LPG bersubsidi. Ada 25 item langkah dilakukan, antara lain : melarang ASN melalui surat himbauan terkati penggunaan LPG bersubsidi. melayangkan surat teguran ke para agen terkait dengan pangkalan fiktif. melaksanakan pemantauan harga LPG bersubsidi setiap hari senin sampai jumat.
Lainnya, Menggelar rapat dengarp pendatan bersama DPRD Barito Utara dengan agenda mengenai penetapan harga eceran tertinggi dan melaksanakan pasar penyeimbang di sejumlah tempat baik di perkotaan dan juga pedesaan serta kecamatan, termasuk terus berkordinasi dengan sales manager Regional Barito Kalimantan Tengah.
Dalam gelar pasar penyeimbang ada banyak juga dinamika. Ada agen yang sigap respon membantu ada pula yang lambat respon. Malah ada dari agen yang menelpon agen lain minta agar jangan menuruti gelar pasar penyeimbang. Itu dinamika kami di lapangan,” beber Jainal Abidin.
Sementara itu staf ahli Bupati, Hery Jhon Setiawan menambahkan, dia mengulangi ucapan saat RDP di DPRD, terkait LPG banyak pelanggaran pidana, tetapi sering kita biarkan. Dan penjualan sama baik BBM dan LPG bersubsidi tidak boleh di eceran.
Menurutnya, Pemkab harus memiliki solulsi mengatasi karut marut LPG bersubsidi.
“Saat ini di usaha LPG bersubsidi banyak yang ikut makan. kalalu temuan kita ada terjadi pelanggaran pidana gandeng polisi dalam penindakan. Jadi kita sebelum menindak aturan, perkuat strategi dan juga tata lagi aturan kita, termasuk memiliki data terbaru warga miskin. Untuk suplai ke desa dan kecamatan, bisa libatkan pemerintah desa,” katanya.
Musdalifah, penjual gorengan di Jalan Mangkusasri kepada media ini mengatakan, dirinya mau tidak mau membeli harga mahal karena berjualan gorengan.
“Saya saja berapa hari ini mencari sangat sulit, malah menyuruh ojek beli dapat harga Rp45.000 di tambah ongkos ojek berarti per tabung saya harus mengeluarkan uang Rp50 ribu lebih. Mohon kepada pemerintah untuk segera menertibkan harga jual. Di pangkalan cepat habis karena di bawa lagi ke lain. kami mau tidak mau membeli di pedagang eceran,” kata Mus. (*)
