Ketua PP Muhammadiyah Sebut Sistem Pilpres Ideal Banyak Calon, Ini Alasannya…

1TULAH.COM-Sistem demokrasi pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia masih perlu diperbaiki. Terutama yang berhubungan dengan calon presiden yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam beberapa kali pelaksanaan Pilpres, pasangan Capres dan Cawapres yang bersaing hanya dua pasang alias head to head. Kondisi ini karena mengacu kepada presidential threshold atau ambang batas pencalonan yang telah dipatok sebelumnya.

Jumlah pasangan capres-cawapres selama ini dianggap oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar, terlalu sedikit. Padahal, sistem Pilpres ideal itu seharusnya dengan banyak calon. Mengapa?

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang tidak cukup dua atau tiga pasangan.

Ia mengusulkan idealnya di negara demokrasi perlu diperbanyak menjadi enam atau tujuh pasangan calon.

“Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya. Justru dalam proses demokrasi yang cair dan terbuka, banyak calon itu proses check and balances itu terbuka,” kata Haedar  seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023).

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Oleh karena itu, Haedar mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke depan untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.

“Ke depan harus ada perbaikan, (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itukan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga,” tutur Haedar.

Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.

“Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi,” kata dia. (Sumber:Suara.com)