Bawaslu Gandeng MUI Sosialisasikan Politik Uang Haram

- Jurnalis

Kamis, 22 Juni 2023 - 07:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi politik uang. (suara.com)

Ilustrasi politik uang. (suara.com)

1tulah.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) akan berkoordinasi dengan MUI untuk mensosialisasi fatwa yang menyatakan pemanfaatan politik uang hukumnya haram.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Rahmat Bagja mengatakan fatwa politik uang haram sudah ada, namun kurang sosialisasinya.

“Fatwanya sudah ada. Hanya saja, fatwa ini kurang disebarkan di ceramah, di khotbah,” ujar Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurut Bagja, sosialisasi mengenai fatwa tersebut kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Tanah Air merupakan salah satu upaya untuk menekan potensi pemanfaatan politik uang di tengah pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga :  Indonesia Termasuk Negara Penyumbang Sampah Terbesar di Dunia, Setara 4.800 Candi Borobudur!

Bawaslu kata dia, nantinya akan segera berkoordinasi dengan MUI untuk memasifkan sosialisasi terkait dengan fatwa tersebut.

Menanggapi harapan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihaknya akan menyosialisasikan kembali fatwa politik uang haram kepada umat Islam di Indonesia.

Dia juga menyampaikan sosialisasi tentang fatwa itu merupakan wujud tanggung jawab ulama dalam mendukung hadirnya demokrasi yang berkualitas di Tanah Air.

“Fatwa itu ditetapkan sebagai wujud tanggung jawab sosial keulamaan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” ujar Niam ketika dikonfirmasi.

Baca Juga :  Kreasi Batik Piring Malawen Barsel Raih Best Design Concept di AOE 2024

Politik Uang Haram

Sebelumnya fatwa mengenai politik uang itu ditetapkan berdasarkan Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 Hijriah atau 25–29 Juli 2000 dengan pembahasan tentang suap (risywah), korupsi (ghulul), dan hadiah kepada pejabat.

Dalam musyawarah itu, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan suap, uang pelicin, politik uang, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. MUI lantas menyepakati hukum memberikan risywah dan menerimanya adalah haram. (suara.com)

Berita Terkait

Palangka Raya Optimis Melesat Maju: Abdul Razak Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cantik!
Dua Politisi Gerindra Akan Dilantik Jokowi Sore Ini
Meriah! Senam Masal dan Jalan Sehat Warnai HUT ke-74 Barito Utara
Melahirkan Normal Lebih Aman: Dokter Spesialis Kandungan Ungkap Risiko Operasi Caesar
Penyanyi Legendaris Gugat Penyanyi Ternama! Ada Apa dengan Lagu “Kasih”?
Sukseskan Pilkada 2024, Dewan Barsel Ini Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas
Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurun, Masyarakat Indonesia Semakin Permisif Terhadap Korupsi
Pria Jatuh ke Selokan Lalu Meninggal di Bogor, Begini Kronologinya!
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:21 WIB

Palangka Raya Optimis Melesat Maju: Abdul Razak Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cantik!

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:40 WIB

Dua Politisi Gerindra Akan Dilantik Jokowi Sore Ini

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:56 WIB

Meriah! Senam Masal dan Jalan Sehat Warnai HUT ke-74 Barito Utara

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:17 WIB

Melahirkan Normal Lebih Aman: Dokter Spesialis Kandungan Ungkap Risiko Operasi Caesar

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:07 WIB

Penyanyi Legendaris Gugat Penyanyi Ternama! Ada Apa dengan Lagu “Kasih”?

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:14 WIB

Sukseskan Pilkada 2024, Dewan Barsel Ini Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:13 WIB

Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurun, Masyarakat Indonesia Semakin Permisif Terhadap Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:54 WIB

Pria Jatuh ke Selokan Lalu Meninggal di Bogor, Begini Kronologinya!

Berita Terbaru

Entertainment

Kabar Duka! Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink Meninggal Dunia

Kamis, 18 Jul 2024 - 18:11 WIB

Asisten II Everiady Noor saat foto bersama dengan peserta Bimtek, Kamis (18/7/2024).foto.M Gazali/1tulah.com

Muara Teweh

Dinas SosPMD Gelar Bimtek LPJ APBdes

Kamis, 18 Jul 2024 - 16:36 WIB