Posko Pengawasan LPG Bersubsidi Mulai Bekerja, Legislator ini Minta Proaktif Warga Melaporkan Penyelewengan

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai mengaktifkan Posko pemantauan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Senin 29 Mei 2023.

Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan untuk menekan harga LPG bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan tepat sasaran.

Terkait pemantauan dan pengawasan ini, anggota DPRD Barito Utara, Mustafa Joyo Muchtar, meminta masyarakt proaktif.

‘Proaktif yang saya maksud disini, warga diminta ikut memantau dan pengawasi. Serta jika menemukan penyelewengan dalam pendistribusian dan penjualan LPG bersubsidi, warga diminta ikut melaporkan kepada tim pengawasan,” ujar Mustafa Joyo Muchtar, Senin 29 Mei 2023.

Dia juga mengingatkan, warga yang melaporkan temuan diminta menyertakan bukti-bukti laporan lengkap, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan hanya teriak dan melaporkan di media sosial, lebih baik laporkan ke tim pengawasan sehingga cepat ditindaklanjuti. Keikutsertaan masyarakt proaktif juga dalam rangka memulihkan harga sesuai HET di daerah kita,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra Barito Utara inipun meminta tim penghawasan, tidak hanya menerima laporan, tetapi lebih intens turun ke lapangan.

Pengawasan dengan mendirikan posko distribusi kelaur dan masuknya LPG bersubsidi sudah bagus. Tetapi jangan lupa diawasi hingga ke kios pedagang eceran.

“Karena dari sini akan tahu sumber distribusi dari agen dan pangkalan mana. terus jika masih banyak LPG beredar di kios-kios atau pangkalan tidak resmi, jangan harap harga akan turun apalagi sesuai HET,” terangnya.

Dia juga menerangkan, DPRD Barito Utara mendukung langkah pengawasan dan pemantauan dengan mendirikan posko-posko. DPRD pun sebenarnya banyak mendapat laporan keluhan warga terkait mahalnya harga LPG bersubsidi. Malah beberapa kali hal ini dilakukan rapat dengar pendapat. hal ini menandakan DPRD tidak diam.

“Keinginan kita sama dengan warga masyarakat, harga LPG bersubsidi bisa sesuai HET. Begitu juga untuk di kecamatan dan pedesaan harga mesti sesuai HET, karena mereka tidak pernah merasakan harga murah. Jika pihak distribusi mengeluh terkait transportasi dan lainnya, mereka bisa meminta pengajuan melalui surat agar penetapan HET ditinjau atau dievaluasi,”tutupnya.

Sementara itu informasi diterima media ini, meski posko pengawasan dan pemantauan distribusi LPG bersubsidi sudah mulai bekerja, tim masih menerima laporan harga LLPG bersubsidi dijual tinggi sampai Rp50.000 per tabung.

“Tim ada menerima laporan harga LPG di jual di kios-kios seharga Rp50.000 per tabung,” kata sumber media ini.

Dari laporan ini, berarti meski posko sudah bekerja dan melakukan pemantauan dan pengawasan agen distribusi sejak sabtu kemaren, harga masih belum ada perubahan. Padahal pasokan LPG bersubsidi lancar.(*)