Posko Pengawasan LPG Bersubsidi Mulai Bekerja, Legislator ini Minta Proaktif Warga Melaporkan Penyelewengan

- Jurnalis

Senin, 29 Mei 2023 - 17:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Posko induk di kantor Disdagrin Barito Utara, saat mengecek salah satu agen saat melapor kegiatan distribusi gas ke pangkalan, Senin (29/5/2023).Foto.Deni/1tulah.com

Posko induk di kantor Disdagrin Barito Utara, saat mengecek salah satu agen saat melapor kegiatan distribusi gas ke pangkalan, Senin (29/5/2023).Foto.Deni/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai mengaktifkan Posko pemantauan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Senin 29 Mei 2023.

Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan untuk menekan harga LPG bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan tepat sasaran.

Terkait pemantauan dan pengawasan ini, anggota DPRD Barito Utara, Mustafa Joyo Muchtar, meminta masyarakt proaktif.

‘Proaktif yang saya maksud disini, warga diminta ikut memantau dan pengawasi. Serta jika menemukan penyelewengan dalam pendistribusian dan penjualan LPG bersubsidi, warga diminta ikut melaporkan kepada tim pengawasan,” ujar Mustafa Joyo Muchtar, Senin 29 Mei 2023.

Dia juga mengingatkan, warga yang melaporkan temuan diminta menyertakan bukti-bukti laporan lengkap, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan hanya teriak dan melaporkan di media sosial, lebih baik laporkan ke tim pengawasan sehingga cepat ditindaklanjuti. Keikutsertaan masyarakt proaktif juga dalam rangka memulihkan harga sesuai HET di daerah kita,” imbuhnya.

Baca Juga :  Mencegah Dari Rawannya Banjir, Waket II DPRD Kapuas Desak Pemkab Untuk Bentuk Tim Ini

Politisi Partai Gerindra Barito Utara inipun meminta tim penghawasan, tidak hanya menerima laporan, tetapi lebih intens turun ke lapangan.

Pengawasan dengan mendirikan posko distribusi kelaur dan masuknya LPG bersubsidi sudah bagus. Tetapi jangan lupa diawasi hingga ke kios pedagang eceran.

“Karena dari sini akan tahu sumber distribusi dari agen dan pangkalan mana. terus jika masih banyak LPG beredar di kios-kios atau pangkalan tidak resmi, jangan harap harga akan turun apalagi sesuai HET,” terangnya.

Dia juga menerangkan, DPRD Barito Utara mendukung langkah pengawasan dan pemantauan dengan mendirikan posko-posko. DPRD pun sebenarnya banyak mendapat laporan keluhan warga terkait mahalnya harga LPG bersubsidi. Malah beberapa kali hal ini dilakukan rapat dengar pendapat. hal ini menandakan DPRD tidak diam.

Baca Juga :  Puluhan Masyarakat Adat Panaen Portal Lokasi Tambang PT HPU Kontraktor PT BDA

“Keinginan kita sama dengan warga masyarakat, harga LPG bersubsidi bisa sesuai HET. Begitu juga untuk di kecamatan dan pedesaan harga mesti sesuai HET, karena mereka tidak pernah merasakan harga murah. Jika pihak distribusi mengeluh terkait transportasi dan lainnya, mereka bisa meminta pengajuan melalui surat agar penetapan HET ditinjau atau dievaluasi,”tutupnya.

Sementara itu informasi diterima media ini, meski posko pengawasan dan pemantauan distribusi LPG bersubsidi sudah mulai bekerja, tim masih menerima laporan harga LLPG bersubsidi dijual tinggi sampai Rp50.000 per tabung.

“Tim ada menerima laporan harga LPG di jual di kios-kios seharga Rp50.000 per tabung,” kata sumber media ini.

Dari laporan ini, berarti meski posko sudah bekerja dan melakukan pemantauan dan pengawasan agen distribusi sejak sabtu kemaren, harga masih belum ada perubahan. Padahal pasokan LPG bersubsidi lancar.(*)

Berita Terkait

Istri Ketua DAD Barut Laporkan Seorang Pemuda ke Polisi Dugaan Kasus Pencemaran nama Baik
Pj Bupati Muhlis Hadiri berbagai Rangkaian Kegiatan pada 2 Kecamatan di Barut
Pj Sekda Jufriansyah Hadiri Acara Persiapan Penyerahan LKPD 2024 
Dewan Barut Wardatun Nur Jamilah Minta Pemdes Bantu Warga Lengkapi Administrasi Penduduk
DPRD Kalteng Soroti Pemangkasan Anggaran DAU dan DAK Sebesar Rp125 Miliar Lebih
Pemkab Barut Kedatangan Tim BPK Perwakilan Kalteng, Pj Bupati Muhlis Sebut Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Pengelolaan Keuangan
Musrenbang RKPD Barut 2026, Terdapat 112 Usulan Skala Prioritas Kecamatan Lahei Dibahas
Melalui FGD Ketahanan Pangan Jagung Hibrida, Pj Bupati Muhlis Dorong Swasembada Pangan Barut

Berita Terkait

Rabu, 19 Februari 2025 - 07:54 WIB

Istri Ketua DAD Barut Laporkan Seorang Pemuda ke Polisi Dugaan Kasus Pencemaran nama Baik

Selasa, 18 Februari 2025 - 19:19 WIB

Pj Sekda Jufriansyah Hadiri Acara Persiapan Penyerahan LKPD 2024 

Selasa, 18 Februari 2025 - 13:41 WIB

Dewan Barut Wardatun Nur Jamilah Minta Pemdes Bantu Warga Lengkapi Administrasi Penduduk

Selasa, 18 Februari 2025 - 11:57 WIB

DPRD Kalteng Soroti Pemangkasan Anggaran DAU dan DAK Sebesar Rp125 Miliar Lebih

Selasa, 18 Februari 2025 - 10:58 WIB

Pemkab Barut Kedatangan Tim BPK Perwakilan Kalteng, Pj Bupati Muhlis Sebut Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Pengelolaan Keuangan

Senin, 17 Februari 2025 - 20:39 WIB

Musrenbang RKPD Barut 2026, Terdapat 112 Usulan Skala Prioritas Kecamatan Lahei Dibahas

Senin, 17 Februari 2025 - 17:10 WIB

Melalui FGD Ketahanan Pangan Jagung Hibrida, Pj Bupati Muhlis Dorong Swasembada Pangan Barut

Senin, 17 Februari 2025 - 11:53 WIB

Dewan Barut Suhendra Desak Pemkab Tangani Jalan Penghubung Antardesa di Teweh Timur

Berita Terbaru