1TULAH.COM, Muara Teweh -Pemkab Barut (Barito Utara) disebut terlalu banyak regulasi dalam mengawasi penjualan LPG bersubsidi. Namun eksen lapangan minim. Akibatnya, karut marut penjualan LPG bersubsidi 3 kg belum bisa di menekan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).
“Terlalu banyak regulasi dan aturan yang di buat, tetapi eksennya di lapangan minim. Padahal bukti lapangan seperti pangkalan ilegal mereka tahu, tapi tidak ditindak,” kata salah warga Muara Teweh bernama, Yudi, Jumat 27 Mei 2023.
Warga lain bernama, Supateno meminta pengawasan tidak hanya di dalam kota melainkan hingga ke pedesaan dan kecamatan. Sebab kata dia, mereka di pedesaan sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah merasakan harga murah sesuai HET.
Terkait upaya penertiban dilakukan oleh Pemkab Barut, tidak sedikit warga pesimis dan menyuarakan dengan lelucon.
“Kalau tidak bisa juga menertibkan harga LPG sesuai HET, undang saja tokoh agama, doa bersama semua warga di Tiara Batara,” kata Tedy, warga lainnya.
Komentar-komentar warga ini mereka suarakan di media sosial facebook dan juga di group=group whatApss.
Berita terkait : Awasi Distribudi LPG Bersubsidi, Pemkab Barut Dirikan Posko, Agen dan Pangkalan Diawasi Penuh
Sekretaris tim pengawasan dan pemantauan LPG bersubsidi, H Gazali Montalatua, mengakui adanya permainan dalam penjualan LPG bersubsidi di Barito Utara.
Menurutnya, intruksi Bupati Nadalsyah dengan memerintahkan mendirikan posko pengawasadan pengaduan sudah tepat. Sebab yang diawasi adalah bagian atas atau hulu.
“Kalau sebelum-sebelumnya saat kita lakukan pemantauan, pihak agen dan pangkalan saling tuding. Agen menyebut saat dimintai keterangan jual harga sesuai HET. Tapi beberapa pemilik pangkalan seebaliknya, mengakui, kami dapat harga dari agen Rp29.000 dan ada juga Rp30.000 per tabung. Lalu dimana kami ambil untungnya kalau jual sesuai HET,” beber Gazali Montalatua, saat rapat terbatas terkait pengawasan LPG bersubidi, Jumat 27 Mei 2023, kemarin.
Makanya kata dia, yang saat ini menjabat Asisten II bidang pembangunan dan Perekonomian, menerangkan, berdirinya posko pengawasan, hal-hal temuan dan kecurangan seperti sebelumnya akan bisa diketahui.
Berita terkait : LPG Bersubsidi Makin Tak Terkendali, Pemkab Barut Bakal Tindak Tegas Agen dan Pangkalan jual Harga Tak Sesuai HET
“Kami kembali berharap pihak agen dan pangkalan ikut bekerjasama menstabilkan harga penjualan LPG bersubsidi sesuai HET. Perintah Bupati tegas, harga jual LPG bersubsidi di dalam Kota Muara Teweh dan di kecamatan, satu harga sesuai HET,” terangnya.
Pihak agen dan pangkalan pun dia minta tetap melanjutkan gelar pasar penyeimbang di kecamatan dan desa-desa.
Dalam rapat terbatas kemarin, pihak agen juga meminta peninjauan dan evaluasi harga eceran tertinggi (HET). Mereka juga meminta kemudahan mendapatkan rekomendasi dari dinas intansi terkait dalam hal meminta tambahan quota ke pertamina. Sebab menurut pihak agen, bertambahnya quota dapat menurunkan harga LPG bersubsidi di pasaran.
“Kita di daerah ini sebenarnya kekurangan gas elpiji bersubsidi. Berbeda dengna daerah lain. Malah pasokan sebagain di tempat kita berasal dari Buntok dan Tamiang layang. makanya bneri kami kemudahan mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan penambahan quota ke pertamina,” kata H Fahrudin, Agen PT Dayya Cipta Muliatama.
Pantauan media ini di pasaran hingga kini harga jual LPG bersubsidi di dalam Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara tembus harga di pedagang eceran Rp40.000 hingga Rp45.000 per tabung. Di pangkalan kebanyakan tutup. Meski ada sotk yang ada sudah menjadi jatah pelanggan tertentu. Sementara harga HET di dalam kota Muara Teweh Rp24.000 per tabung.(*)