Kelola Dana Rp1,4 M Proyek Dermaga Pasar Lama Buntok, Dishub Barsel Minta Pandampingi Kejari

- Jurnalis

Senin, 22 Mei 2023 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Daud Danda, Kepala Dishub Barsel saat diwawancarai wartawan usai mengadakan pertemuan dan penandatangan kontrak kerjasama terkait pembangunan ponton Dermaga Pasar Lama Buntok, Senin (22/5/2023). Foto. Alifansyah/1tulah.com

Daud Danda, Kepala Dishub Barsel saat diwawancarai wartawan usai mengadakan pertemuan dan penandatangan kontrak kerjasama terkait pembangunan ponton Dermaga Pasar Lama Buntok, Senin (22/5/2023). Foto. Alifansyah/1tulah.com

1tulah.com, BUNTOK-Dalam upaya mengantisipasi terjadinya masalah hukum terutama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), meminta pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam mengawal proyek pembangunan Dermaga Pasar Lama Buntok.

“Karena hari ini tadi kita telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama terkait kegiatan pembangunan ponton yang ada di Dermaga Pasar Lama Buntok,” ujar Daud Danda Kepala Dishub Barsel kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dan penandatanganan kerjasama dengan kontraktor, yang berlangsung diaula kantor Dishub setempat, Senin (22/5/2023).

Ia menyampaikan, pembangunan tersebut perlu adanya pendampingan hukum dari pihak Kejasaan, karena dana proyek tersebut lumayan besar yaitu bernilai Rp1,4 Miliar.

“Jadi dalam pendampingan ini kami berharap jangan sampai ada permasalahan hukum yang terjadi,” ucapnya.

Ia menuturkan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kebijakan daerah perlu perlindungan hukum bidang Datun, tidak berlebihan apabila tugas, peran, dan kewenangan Kejaksaan di bidang Datun dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dan mediasi yang komprehensif.

Baca Juga :  Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Selain itu, lanjutnya, kerja sama ini juga merupakan tindakan preventif sebagai upaya meminimalisasi permasalahan, sehingga dapat menciptakan situasi kondusif dalam mewujudkan good governance.

“Kerjasama ini juga sebagai sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan Kejari, namun juga bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan presepsi dan cara pandang terhadap berbagai upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Datun,” tuturnya.

Ia menerangkan, dengan penandatangan kerjasama tersebut, seluruh pihak yang terkait akan saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya, selain itu, dengan kerja sama tersebut, permintaan bantuan penyelesaian persoalan hukum yang muncul nantinya akan memperoleh tanggapan lebih cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto

“Akhir dari masalah hukum adalah percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan asas kepastian hukum lebih terjamin di Kabupaten yang bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” terang Daud Danda.

Sementara itu, Kepala Kejari Barsel Yusuf Sumalong menyambut baik dengan adanya kegiatan tersebut, karena merupakan momentum yang sangat berharga sebagai bentuk komitmen Kejari, untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, menjaga, dan saling melengkapi di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

“Dalam upaya mengoptimalkan kerjasama ini, maka kami Kejari Barsel akan selalu siap dalam memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Datun, serta dukungan pendampingan hukum lainnya di Kabupaten Barsel ini,” kata Yusuf Sumalong.(Alifansyah)

 

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru