PDI P Makin Pede dengan Capres Internal, Hasto: Ditentukan Megawati dan Jokowi

- Jurnalis

Senin, 17 April 2023 - 06:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]

1TULAH.COM-Koalisi partai di dalam kabinet Presiden Jokowi yang dibentuk untuk penentuan Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang, tampak bakal bubar.

Pasalnya, koalisi partai tersebut seolah menjadikan Jokowi sebagai King Maker. Sementara PDIP sebagai partai politik yang menjadi pendukung utama Jokowi, justru makin percaya diri (Pede) untuk mengusung kader PDI P sendiri sebagai Capresnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyano blak-blakan. Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya peran besar menentukan capres partai mereka di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri akan memimpin secara langsung. Tentu saja juga bekerja sama dengan Bapak Jokowi mengingat beliau berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (15/4/2023) malam.

Dua sosok itu juga akan menentukan langkah dalam membangun kerja sama politik. Hasto mengatakan, sejak awal era Jokowi, pembangunan terhambat karena ada manuver kerja sama partai politik (parpol) yang pragmatis di DPR.

“Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan. Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan. Sehingga akan sulit misalnya, kerja sama dengan partai yang hobinya adalah impor pangan,” ujar dia.

Baca Juga :  Resmi! TPG Guru Madrasah Mulai Cair Bertahap Mulai Maret 2026

Hasto juga menjelaskan, berdasarkan pengalaman yang ada, pengumuman capres terlebih dahulu dari PDI Perjuangan, baru akan membuat parpol lainnya membicarakan kerja sama.

“Berdasarkan pengalaman (Pemilu) 2014-2019 yang lalu, setelah mengumumkan capres, baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama,” ungkap Hasto.

Hal ini cukup menarik, pasalnya, Jokowi belakangan getol melakukan endorse politik kepada Prabowo yang merupakan politisi Gerindra. Sementara, PDI-P kekeuh ingin mengangkat capres dari internal partai yang hingga kini belum dapat dipastikan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan sosok penentu calon presiden (capres) 2024 yang akan diusung koalisi besar.

“Tapi orkestrasinya itu bergantung dua tokoh sebagai king maker. Pertama adalah Pak Jokowi dan kedua adalah Ibu Megawati,” ujar Ari dalam diskusi bertajuk “Koalisi Besar untuk Siapa: Ganjar atau Prabowo atau ?”, ujarnya di Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Baca Juga :  Prabowo Bersama Para Mantan Presiden dan Wapres Bahas Konflik Timur Tengah

Koalisi besar mewacanakan penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan. KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB. KIB dan KKIR membuka diri apabila PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar.

Ari menilai wacana pembentukan koalisi besar sejauh ini masih dalam tahap penjajakan, terutama soal siapa sosok capres-cawapres yang akan diusung nantinya.

Ia juga tidak menampik sosok yang bakal diusung oleh koalisi besar merupakan keputusan dari para ketua umum partai politik (parpol).

Ia menilai Jokowi dan Megawati akan turut menimbang dan menentukan siapa sosok yang layak untuk maju sebagai capres dari koalisi besar. Ari melihat nama Prabowo dan Ganjar berada pada daftar teratas sebagai kandidat capres. (Sumber:suara.com)

 

Berita Terkait

KPK Periksa ASN Bea Cukai dan Pegawai Perusahaan Importir Dugaan Kasus Korupsi
KPK Periksa Ulang Budi Karya Sumadi Kasus Suap Proyek Jalur Kereta DJKA
Pemkab Murung Raya Komitmen Perkuat Pertanian Lewat Raperda Kelompok Tani
Jalan di Barito Selatan Rusak Parah, DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Pemda Segera Perbaiki
Stop Kriminalisasi! Komnas HAM Temukan Keterlibatan Aparat Prematur di Sengketa Tanah
Harga Minyak Dunia Tembus $108: Selat Hormuz Ditutup, APBN Indonesia Siaga Satu!
Instruksi Mendagri! Gubernur hingga Wali Kota Wajib Siaga di Daerah Saat Idulfitri 1447 H
Buntut Vonis Bebas Delpedro, Menko Yusril: Jika Alat Bukti Lemah, Aparat Jangan Memaksa
Tag :

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 19:02 WIB

KPK Periksa ASN Bea Cukai dan Pegawai Perusahaan Importir Dugaan Kasus Korupsi

Senin, 9 Maret 2026 - 18:58 WIB

KPK Periksa Ulang Budi Karya Sumadi Kasus Suap Proyek Jalur Kereta DJKA

Senin, 9 Maret 2026 - 18:02 WIB

Pemkab Murung Raya Komitmen Perkuat Pertanian Lewat Raperda Kelompok Tani

Senin, 9 Maret 2026 - 16:10 WIB

Jalan di Barito Selatan Rusak Parah, DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Pemda Segera Perbaiki

Senin, 9 Maret 2026 - 15:48 WIB

Stop Kriminalisasi! Komnas HAM Temukan Keterlibatan Aparat Prematur di Sengketa Tanah

Senin, 9 Maret 2026 - 08:36 WIB

Harga Minyak Dunia Tembus $108: Selat Hormuz Ditutup, APBN Indonesia Siaga Satu!

Senin, 9 Maret 2026 - 05:51 WIB

Instruksi Mendagri! Gubernur hingga Wali Kota Wajib Siaga di Daerah Saat Idulfitri 1447 H

Minggu, 8 Maret 2026 - 15:32 WIB

Buntut Vonis Bebas Delpedro, Menko Yusril: Jika Alat Bukti Lemah, Aparat Jangan Memaksa

Berita Terbaru