Data Transaksi Janggal di Kemenkeu yang Disampiakan ke DPR RI ternyata Typo, Akhirnya Wamenkue Akui Rp349 T Data Mahfud MD

- Jurnalis

Sabtu, 1 April 2023 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjabat tangan. [Instagram/smindrawati]

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjabat tangan. [Instagram/smindrawati]

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat dengan percaya diri (Pede) menyampaikan ke DPR RI tentang dugaan data transaksi janggal dengan agregat Rp449 Triliun.

Gegara perbedaan dengan data agregat yang disampaikan sebelumnya oleh Mahfud MD sejumlah Rp349 Triliun dengan 300 data, sempat memicu ketegangan saat Menkopolhukam dan PPAT diundang Komisi III DPR RI.

Namun akhirnya Kemenkeu mengakui bahwa ada kesalahan ketik alias typo dalam penyajian data tersebut. Melalui cuitan twitternya Mahfud MD menyebutkan pengakuan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhaisil Nazara.

Wamenkeu telah mengkonfirmasi bahwa data yang dimiliki Kementerian Keuangan dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Kemenkopolhukam terkait transaksi janggal adalah sama adanya.

Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyambut baik pernyataan tersebut.

“Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat Rp 449 trliun dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR. Sekarang tinggal penegakan hukumnya,” cuit Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Jumat (31/3/2023) malam.

Baca Juga :  Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Dalam cuitan tersebut Mahfud juga mengoreksi kesalahan pengetikan alias typo atas angka agregat Rp 449 triliun, yang seharusnya Rp 349 triliun, sembari menjanjikan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai angka Rp 189 triliun yang sempat ia kemukakan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).

“Ya, typo. Yang benar, angka agregatnya sama Rp 349 triliun, suratnya 300, dugaan korupsi di Kemkeu bukan Rp 3,3 T tapi Rp 35 T. Itu sama semua. Yang Rp 189 T berbeda, nanti kita jelaskan,” cuit Mahfud lagi.

Perbedaan angka transaksi janggal Kemenkeu yang diungkapkan Mahfud dengan laporan Kemenkeu sempat menjadi sorotan, terutama setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjalani RDPU bersama Komisi III DPR RI

Pada Jumat, Kemenkeu menggelar media briefing, di mana Wakil Menteri Keuangan Suhaisil Nazara menyatakan pada dasarnya data yang dicatat terkait transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan sama, tetapi Menkeu dan Menko Polhukam berbeda dalam penyajiannya.

“Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi XI, Pak Menko (Mahfud MD) menyampaikan di Komisi III, hari ini saya tunjukkan itu sama esensinya. Data itu klasifikasinya saja yang berbeda,” kata Suahasil.

Baca Juga :  Bawa Dokumen Asli ke Persidangan, Jokowi Siap Beberkan Riwayat Pendidikannya di UGM

Sementara itu, berkenaan dengan angka Rp 189 triliun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pihaknya berencana menggelar rapat yang menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk menyinkronkan hasil laporan transaksi janggal tersebut.

“Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan yang dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Ibu Menkeu, karena ada perbedaan sangat jauh,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Rabu (29/3/2023) malam.

Menurut dia, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikannya dan Sri Mulyani sangat berbeda. Dimana Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.

“Kalau dari Rp 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi, ada Rp 189 triliun yang dua kali terjadi laporan, di antara pelaporan pertama Rp 180 triliun dengan Rp189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut,” ujarnya. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan
Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti
Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana
Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran
Ketua TP PKK Barsel Hj. Permana Sari Buka Gerakan Aktifkan Posyandu 2026, Tekankan 5 Poin Penting
Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan
ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad di Dua Kementerian
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 09:02 WIB

Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 08:57 WIB

Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur

Rabu, 11 November 2026 - 06:41 WIB

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana

Selasa, 10 November 2026 - 12:03 WIB

Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 08:56 WIB

Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan

Selasa, 10 November 2026 - 08:43 WIB

ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad di Dua Kementerian

Selasa, 10 November 2026 - 07:30 WIB

APBD Barito Selatan 2027 Anjlok Jadi Rp992 Miliar, Sekda: Hanya Cukup untuk Gaji Pegawai

Berita Terbaru