1TULAH.COM-Pemerintah Pusat telah menetapkan secara resmi pemindahan Ibukota RI ke kawasan Ibukota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Hingga saat ini berbagai mega proyek, telah dilaksanakan di kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara tersebut. Fakta ini karuan saja memunculkan banyak kekhawatiran di kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat adat.
Pasalnya, kawasan IKN bisa menjadi bencana baru bagi lingkungan hidup dan keberadaan masyarakat adat. Meskipun dalam hal ini, pemerintah telah berkomitmen bahwa pembangunan IKN tidak akan merusak lingkungan dan eksistensi masyarakat adat. Benarkah?
Pembangunan ibu kota baru Nusantara(IKN) di Pulau Kalimantan membuat banyak aktivis lingkungan khawatir.
Pasalnya, menurut mereka, pembangunan itu mengancam habitat fauna endemik di sana, termasuk monyet berhidung panjang yang terancam punah, lumba-lumba Irrawaddy, dan orangutan.
Pemerintah memang telah berjanji untuk melindungi satwa liar, dan melakukan reboisasi besar-besaran di beberapa bagian ibu kota, yang telah dipasarkan kepada investor sebagai kota yang cerdas dan hijau itu.
Namun para pemerhati lingkungan mewaspadai pembangunan senilai $32 miliar di area seluas hampir 260.000 hektare, hampir empat kali ukuran Singapura itu, pasti akan berdampak signifikan pada lingkungan.
“Kekhawatiran terbesar kami adalah teluk Balikpapan akan berubah menjadi kolam raksasa, tempat limbah sisa dari kegiatan Nusantara,” kata Mappaselle Marie’wawoA, direktur kelompok lingkungan lokal Pokja Pesisir.
Sekitar 400 hektare hutan bakau di sepanjang garis pantai teluk Balikpapan, telah dibuka menurut perkiraan kelompok itu, untuk dijadikan pelabuhan batubara dan kilang minyak.
IKN Dibangun, Masyarakat Adat Terusir
Mappaselle khawatir lebih banyak lagi hutan bakau, yang akan dihancurkan ketika jalan tol baru yang menghubungkan Nusantara ke kota terdekat Balikpapan dibangun.
Apalagi sebuah sebuah pelabuhan juga akan dibangun khusus untuk kegiatan transportasi bahan bangunan.
Otoritas Ibu Kota Nusantara mengatakan bakau akan ditanam di daerah lain, untuk mengimbangi penghancuran itu, dan pedoman ramah lingkungan telah dibuat untuk menghindari bentrokan antara para pekerja dan hewan liar.
“Ini adalah kepedulian yang sangat tinggi tentang bagaimana kita akan berusaha untuk memiliki keharmonisan antara manusia, alam dan budaya… karena itulah jiwa kota ini,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Kekhawatiran yang sama disuarakan organisasi Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) di Kabupaten Samboja, Kalimantan Timur, yang sejauh ini menampung 127 orangutan yang kemudian akan dilepasliarkan.
Kera raksasa itu telah banyak kehilangan habitat mereka, karena penggundulan hutan, yang sering dikaitkan dengan pertambangan batu bara, serta perkebunan kelapa sawit dan kayu.
Pemerintah Tepis Kekhawatiran Proyek Ibu Kota Baru Senilai $32 MiliarUntuk saat ini, para aktivitis lingkungan hanya bisa berharap pemerintah akan setia pada janjinya untuk melindungi satwa liar.
“Kami berharap dengan adanya ibu kota ini, kita bisa membuka jalan bagi hewan untuk hidup berdampingan (dengan manusia),” ujar Manajer BOSF Aldrianto Priadjati. “Setidaknya menyediakan lahan bagi orangutan agar mereka bisa hidup lebih baik.”
Saat ini pembangunan IKN baru pada tahap peletakan fondasi gedung-gedung pemerintah. Akhir tahun ini, pihak berwenang akan membangun rumah-rumah untuk ditempati 16.000 PNS, TNI dan Polri yang pindah ke sana tahun depan. (Sumber:suara.com)
