DBH tidak Sesuai, Bupati Meranti Ancam Pindah ke Negara Tetangga, Stafsus Menkeu : Kasihan Publik Dikecoh

1TULAH.COM – Dengan nada emosi Bupati Kepulauan Meranti M Adil mengancam bahwa Meranti akan pindah ke negara tetangga yakni Malaysia.

Amarah Bupati Kepulauan Meranti M Adil itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru dikutip Kamis (9/12/2022) lalu dari suara.com

Dalam agenda yang turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman itu, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata. Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai.

“Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan,” tegas Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau.

Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.

“Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?” sambung Adil.

Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.

“Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” beber Adil penuh amarah.

Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merespons pernyataan Bupati Meranti M Adil soal tudingan Kementerian Keuangan yang ia sebut setan atau iblis.

Prastowo tak terima jika kementerian yang dipimpin Sri Mulyani dikatakan sebagai kementerian iblis.

“Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI,” kata Yustinus dalam pernyataan, Senin (12/12/2022).

Yustinus pun menyarankan agar Bupati Meranti memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih rendah alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan dinilai tak sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

(suara.com)