Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kalteng, Kecamatan Teweh Tengah Terbanyak Penduduk Miskinnya di Barut

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Dalam rangka penyamaan persepsi terkait penanganan kemiskinan di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalteng, menggelar Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi tahun 2022,  di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Senin (28/11/2022).

Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng ini, dihadiri oleh Walikota Palangka Raya, Wakil Bupati se-Kalteng, Perwakilan unsur FKPD Provinsi Kalteng, Kepala BPS Provinsi Kalteng, dan undangan lainnya.

Wagub H. Edy Pratowo dalam sambutannya menghimbau dan mengajak kepada Wakil Bupati/Walikota, bersama-sama memberikan atensi untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah Kalteng.

“Ditambah situasi bencana alam dan non alam/pasca covid serta ancaman krisis global baik krisis ekonomi, pangan dan energi di seluruh belahan dunia, maka harus mempersiapkan cara yang matang agar angka kemiskinan di wilayah Kalteng tidak meningkat,” harap Edy.

Sementara itu, Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra memaparkan kondisi terkini Kabupaten Barito Utara terkait tingkat kemiskinan dan penanggulangannya. Dipaparkannya juga, pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Barito Utara yang masuk dalam kategori miskin pada tahun 2020 sebesar 5,71% menjadi 5,61% pada tahun 2021.

“Penduduk Barut yang masuk kategori miskin sebanyak 8.065 keluarga, dengan jumlah sebanyak 33.879 jiwa,” jelas Sugianto.

Adapun jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Teweh Tengah sebanyak 1.478 keluarga (6.353 jiwa), dan paling sedikit di Kecamatan Gunung Purei yakni 318 keluarga (1.187 jiwa).

Adapun arah dan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Barito Utara yakni melaksanakan, percepatan penghapusan kemiskinan, melalui berbagai kegitan/sub kegiatan, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, menyusun program dan kegiatan pada RKPD dan mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrem. (Delia Anisya Fitri)