Legislator PDIP Kotim ini Minta Evaluasi BUMDes yang Tidak Berjalan

- Jurnalis

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara. Foto: Fitri/1tulah.com.

Foto - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara. Foto: Fitri/1tulah.com.

1tulah.com, SMPIT– Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara meminta dinas terkait untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berjalan.

Terlebih usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desa dan harus dikelola orang di luar aparatur desa.

BUMDes harus dikelola secara benar dan dapat memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan desa,” kata Agus, Rabu, 9 Maret 2022.

Menurutnya, BUMDes yang masih belum maksimal hendaknya mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah.

Ia yakin, jika BUMDes dilakukan pembenahan secara maksimal maka akan menjadi salah satu pendapatan.

Baca Juga :  Heriyus: Sinergi Pemprov dan Pemkab Hadirkan Program yang Berdampak bagi Masyarakat

“Kita harus bangun mindset jika desa itu harus mandiri, jangan hanya berharap dana dari pemerintah. Saya kira BUMDes ini banyak sektor usaha yang bisa digarap jika memang didampingi dilatih hingga mereka bisa bekerja secara profesional,” ucapnya.

Ia menegaskan, BUMDes yang dibentuk hendaknya terpisah dari lingkaran aparatur pemerintah desa dan dikelola memang orang memiliki naluri usaha serta profesional.

“Cari warga yang betul-betul mumpuni. Jangan jadi direktur BUMDes, merangkap juga kerjaan lain. Akhirnya nanti jadi tidak fokus mengurusnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Heriyus: Kedekatan Gubernur dengan Pelajar Jadi Motivasi bagi Generasi Muda

Pengelolaan BUMDes juga harus dievaluasi, sebab ada banyak yang tidak berjalan. Pihak desa juga harus tegas mengevaluasi jika program BUMDes tidak berjalan dan tidak sesuai harapan.

Evaluasi bisa dilakukan terhadap kepengurusannya. Saat ini, banyak desa membentuk BUMDes, tapi tidak semua berjalan usahanya terbilang tidak aktif.

Dampaknya, tidak dapat memberikan sumber pemasukan untuk desa. Untuk itu peran desa dan instansi terkait harus mampu membina BUMDes yang ada di setiap desa.(FITRI)

Berita Terkait

DPRD Kalteng Dorong Percepatan Jalan Pekahi–Mendawai, Pangkas Jarak Ratusan Kilometer di Katingan
KH Ma’ruf Amin Tekankan SDM Unggul dan Teknologi untuk Kelola Sumber Daya Alam
Mura Expo 2026 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan UMKM
Buntut Temuan Emas 74 Kg di Sentul, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicecar 20 Pertanyaan selama 7 Jam
Mengenakan Rompi Tahanan Pink dan Tangan Terborgol, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung
Lomba Jajanan Tempo Dulu Meriahkan Festival Budaya Tira Tangka Balang 2026
Siaga Karhutla 2026, Rahmanto Dorong Patroli dan Deteksi Dini Diperkuat
Potensi PAD Bocor? DPRD Kalteng Minta Bapenda Lakukan ‘Silang Data’ dengan BPH Migas
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:00 WIB

DPRD Kalteng Dorong Percepatan Jalan Pekahi–Mendawai, Pangkas Jarak Ratusan Kilometer di Katingan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 16:53 WIB

KH Ma’ruf Amin Tekankan SDM Unggul dan Teknologi untuk Kelola Sumber Daya Alam

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:05 WIB

Mura Expo 2026 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 07:40 WIB

Buntut Temuan Emas 74 Kg di Sentul, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicecar 20 Pertanyaan selama 7 Jam

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:22 WIB

Mengenakan Rompi Tahanan Pink dan Tangan Terborgol, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung

Jumat, 7 Agustus 2026 - 12:15 WIB

Siaga Karhutla 2026, Rahmanto Dorong Patroli dan Deteksi Dini Diperkuat

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:40 WIB

Potensi PAD Bocor? DPRD Kalteng Minta Bapenda Lakukan ‘Silang Data’ dengan BPH Migas

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:33 WIB

37 Ribu Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, Pengelola SPPG Bisa Terancam Jerat Pidana

Berita Terbaru