Home / Berita / Muara Teweh

Kejari Sebut, Banyak Laporan Masuk Terkait Pembangunan di Desa

Deni Hariadi - Jurnalis

Jumat, 30 April 2021 - 22:14 WIB

URL berhasil dicopy

Kejari Barut, Iwan Catur karyawan saat memberikan paparan.

1tulah.com, MUARA TEWEH– Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Iwan Catur Karyawan mengatakan, terkait pembangunan di desa pihaknya banyak mendapat laporan. Malah sepengetahuannya, tidak saja di institusi kejaksaan, tetapi juga di kepolisian.

Dari laporan itu, 90 persen masuk pengaduan masalah pembangunan infrastruktur di desa. hal ini disampaikannya pada acara percepatan penanganan anggaran desa. Kamis (29/4/2021) kemarin.

“Banyaknya laporan yang masuk ke aparat penegak hukum, artinya banyak proyek tidak beres dan perlu evaluasi oleh dians terkait. hal terpenting adalah perlu adanya pengawasan. Malah jika perlu saya usul adanya konsultan pengawas independen,” kata Kajari, Iwan Catur Karyawan.

Menurutnya, masalah pengawasan sangat penting . Pemikiran ini muncul, lantaran jumlah pendamping desa tenaga infrastruktur (PDTI) terbatas, dan tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa.

“Dari laporan yang amsuk, kejaksaan juga bijak menangani terutama soal dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Bukan hanya melihat aspek yuridis, tetapi juga asas manfaat. Tetapi bukan berarti kami kendor,” tegas dia.

Iwan juga menyampaikan, dari klasifikasi laporan yang masuk, kata Iwan, banyak faktor mempengaruhi, pertama, laporan benar adanya, kedua laporan karena adanya persaingan pemdes dan BPD, dan ketiga laporan karena terpengaruh semakin dekatnya pemilihan kades di sejumlah desa tahun mendatang.

“Biasalah karena berdekatan pemilihan kades, ada upaya pembunuhan karakter terhadap rival melalui laporan kepada aparat hukum,” ujar Iwan.

Di kesempatan sama, Kejari menyampaikan terkait program pembangunan, kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selalu mendukung. Fungsi jaksa sebagai pengacara negara memberikan masukan dan saran kepada para kades, jika ada masalah.

“Kami hanya memberikan pendapat tentang aspek hukum. Bukan intervensi. Pendapat berbentuk konsultasi hukum, serta sosialisasi atas risiko hukum baik secara perdata, pidana, dan administrasi,” papar Iwan.

Sementara itu Sekda Barito Utara Jainal Abidin mengatakan, masukan dan arahan dari Kejari sangat menarik. Jainal menginstuksikan kepada peserta yagn ahdir untuk mencatat point penting yang disampaikan, terutama terkait memadukan tim pendamping dan tim satker atau konsultan pengawas untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di desa.

“Kami laporkan kepada pimpinan tentang perlunya peningkatan pengawasan,” kata Jainal Abidin. (eni)